Puluhan Mahasiswa Unjuk Rasa Tuntut Transparansi PUPR Pemkab Gowa

Koalisi Mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Gowa, Kamis (23/12/2021) | Foto: Zulkifli
Koalisi Mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas PUPR Kabupaten Gowa, Kamis (23/12/2021) | Foto: Zulkifli
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-GOWA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi KAMRI—KPMI Sulawesi Selatan (K3) berunjukrasa menuntut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Gowa untuk transparan, Kamis (23/12/2021) di kantor PUPR setempat.

Ads

Pengunjuk rasa tersebut mengkritisi terkait kekurangan volume pengerjaan paket peningkatan Jalan Gantarang—Garassi Pakkolompo di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Bacaan Lainnya

Marlo, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi ditemui Media, menjelaskan, akibat disunatnya volume pengerjaan konstruksi berakibat kelebihan pembayaran atas pembangunan infrastruktur, dan kerap terjadi. Dengan adanya praktik itu, menjadi indikasi tindakan korupsi, dan tidak sesuai perundang – undangan yang berlaku.

Lanjut Marlo, seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa, tepatnya pada item pengerjaan paket peningkatan Jalan Gantarang—Garassi Pakkolompo pada tahun anggaran 2020, yang mengalami kekurangan volume pengerjaan. Akibatnya terjadi pemborosan keuangan daerah sebesar Rp.800 juta lebih.

Marlo menerangkan pada Tahun Anggaran 2020, Dinas PU telah menganggarkan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan pagu anggaran Rp.211.903.764.255,41 dan telah direalisasikan sebesar Rp204.574.636.135,84 atau 96,54 %.

Namun pelaksanaan pekerjaan ini dilaporkan terealisasi 100% itu sesuai Berita Acara Serah Terima Sementara Provisional Hand Over (PHO) Nomor 10/DPUPR-PJ.DAK/PHO/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020.

“Anehnya, berdasarkan informasi, observasi lapangan dan kajian data, ada kelebihan perhitungan nilai pembayaran akibat perbedaan dimensi ketebalan pekerjaan Laston Lapis Aus (AC-WC), volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat kelas A dan marka thermoplasti,” ungkap Marlo.

Hal itu kata dia perhitungan tersebut sebelumnya telah diverifikasi, dan divalidasi dan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Inspektorat, PPK, Konsultan pengawas dan Penyedia Jasa.

“Sebelumnya kami telah melakukan investigasi lapangan dan kajian data terkait kasus ini. Kami menemukan ada kelebihan perhitungan nilai pembayaran akibat dari perbedaan dimensi ketebalan AC-WC, volume lapis pondasi agregat kelas A dan Marka Thermoplasti,” tandasnya lagi.

Hal ini juga diperkuat dengan laporan hasil lapangan yang telah dilakukan oleh Inspektorat, PPK, Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa.

Dalam orasinya, salah satu orator menyampaikan,”kami meminta kepada Kepala Dinas PUPR untuk segera menemui kami dan melakukan audiensi terkait kasus ini. Kami akan tetap mengawal kasus ini sampai selesai.”

Massa juga mengancam melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih masif jika tidak segera ditanggapi. Bahkan pengunjuk rasa siap melaporkan temuannya ke Kejaksaan.

Sejumlah tuntutan Koalisi KAMRI—KPMI Sulsel antara lain,
mendesak dilakukan evaluasi kinerja Kepala Dinas PUPR Pemkab Gowa.

Meminta oknum yang terlibat dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengerjaan peningkatan jalan Gantarang—Garassi Pakalompo, karena merugikan negara dan kelebihan anggaran

Terakhir pengunjuk rasa juga meminta agar praktik mafia konstruksi di proyek jalan Gantarang – Garassi Pakalompo Gowa dihentikan.

Pos terkait

banner 768x1152