Lantik 172 Kades, Bupati Salwa: Jangan Bongkar Pasang Perangkat

Bupati Salwa, saat melantik sepuluh kades terpilih di Pendopo Bupati | Foto: Humas Pemkab Bondowoso
Bupati Salwa, saat melantik sepuluh kades terpilih di Pendopo Bupati | Foto: Humas Pemkab Bondowoso
Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Bondowoso – Bupati Bondowoso Drs. Salwa Arifin melantik 172  kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 15 November lalu. Pelantikan tersebut dilakukan secara virtual.

Hanya 10 orang kepala desa terpilih yang dihadirkan langsung ke pendapa. Sementara sisanya dilantik di 23 Kecamatan, serta satu orang mengikuti di Kejari Bondowoso, Kamis (16/12/2021).

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Bupati Salwa Apresiasi Kinerja DPRD Bondowoso
banner 1024x1366

Dalam sambutannya, Bupati Salwa mengingatkan para kepala desa terlantik agar tidak melakukan bongkar pasang jabatan perangkat desa.

“Larangan bongkar pasang jabatan itu sudah sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pasti ada sanksinya apabila ada kepala desa yang terbukti melakukan bongkar pasang perangkat,” tegasnya.

Sementara itu, Haeriyah Yulianti, Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tingkat Kabupaten, menjelaskan perangkat desa bisa diberhentikan dengan beberapa alasan atau sebab yang pasti.

Berita Menarik Lainnya:  Tingkatkan Kapasitas TPP, APDI Cabang Sidoarjo Gelar Pelatihan

“Misal perangkat desa yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, serta melakukan kesalahan fatal yang bertentangan dengan hukum,” katanya.

Namun, kata Haeriyah, apabila terdapat usulan dari masyarakat untuk memberhentikan perangkat desa harus dipastikan terlebih dahulu alasannya.

“Kalau hanya bermotif ketidaksukaan, tidak bisa juga dijadikan sebagai sebuah landasan,” imbuhnya.

Terlebih jika memang ada usulan dari masyarakat, lanjut Haeriyah, untuk pemberhentian perangkat desa, maka akan dilakukan kajian terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait lainnya.

Berita Menarik Lainnya:  Dinas PUPR Kediri Kebut Perbaikan dan Perawatan Jalan

“Camat setempatlah yang berhak untuk menguji apakah usulan dari masyarakat memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti,” ujarnya.

Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ahmad Dhafir juga menuturkan proses bongkar pasang perangkat desa harus melalui proses panjang.

Dia juga menegaskan para perangkat desa tidak serta merta diberhentikan seiring pergantian kepala desa.

“Mereka itu perangkat desa, bukan perangkat kepala desa. Tidak semudah itu memberhentikan perangkat desa. Ada mekanisme yang harus dilalui,” tutupnya.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280