KPK dan KPU Jatim Gelar Bimtek Anti Korupsi

Anggota KPK KPU foto bersama setelah pelaksanaan BIMTEK | Foto: Humas Pemprov Jatim
Anggota KPK KPU foto bersama setelah pelaksanaan BIMTEK | Foto: Humas Pemprov Jatim
Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Surabaya – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Anti korupsi bagi penyelenggara dan pemilih pemilu berintegritas.

Plt Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menjelaskan, Bimtek diikuti hampir 100 orang peserta secara luring bertempat di Ruang Pertemuan Hotel JW Marriot, Senin (6/12) hingga Selasa (7/12)

Bacaan Lainnya

“Pemilu yang jujur dan adil itu tidak terletak pada satu pihak penyelenggara saja melainkan penyelenggara, peserta dan pemilih,” ujar Wawan.

“KPK akan terus mengawal penyelenggaraan pemilu serentak, nanti,” tambahnya.

KPK mencatat lima tahun terakhir, koruptor yang ditangkap usianya relatif kian muda. Bahkan ada yang berusia 20 tahun sudah memiliki uang miliaran rupiah. Selain itu koruptor juga berjamaah dengan keluarga.

Berita Menarik Lainnya:  Ketua KPK: Sosok Santri dan Semangat Anti Korupsi Diperlukan Dalam Perang Badar di Bumi Pertiwi

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan, melainkan juga dengan pencegahan melalui perbaikan sistem baik di pusat maupun daerah.

Namun, perbaikan sistem saja tidak cukup, karena jika niat sudah ada, maka sistem sebaik apa pun tidak akan cukup dan akan selalu dicari celah serta jalan untuk berbuat korupsi. Modusnya pun berubah-ubah.

“Dulu korupsi melalui suap menyuap sembunyi-sembunyi, kini berubah dengan cara memberi kartu ATM dan diberikan PIN-nya, jika individu masih punya niat maka akan tetap ketemu celah. Itulah mengapa KPK masuk melalui pendidikan. Bagaimana menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan integritas pada jiwa-jiwa manusia Indonesia,” urai Wawan.

Hadir dalam acara ini Gubernur Jatim diwakili Plh. Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono, Ketua KPU Jatim Chairul Anam, Ketua Bawaslu diwakili oleh Kepala Sekretariat Sapni Syahril, perwakilan Forkopimda yaitu Asisten Perencanaan Kodam V Brawijaya Kol. Zainuddin, Wakil Direktur Krimsus Polda Jatim, AKBP Zulham Effendy.

Berita Menarik Lainnya:  Proyek Galian Saluran Air Diduga Robohkan 4 Tiang PLN Kota Probolinggo

Bimtek Antikorupsi ini merupakan kali keempat yang digelar di 2021. Kelas serupa dilaksanakan di Provinsi Aceh, Gorontalo, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

KPK berharap upaya bersama ini mendorong penyelenggaraan pemilu berintegritas dengan fokus pada penyelenggara, pemilih dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk bersama-sama menyebarkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat.

Heru Tjahjono , Plh Sekda Provinsi, menyampaikan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu harus terus berupaya mewujudkan pemilihan yang berintegritas.

“Pemilu berintegritas adalah pemilu yang terselenggara dengan jujur, berkomitmen dan konsisten, di mana diharapkan penyelenggara, pemilih, dan pihak-pihak terkait dalam proses penyelenggaraan pemilu berkomitmen dengan regulasi kepemiluan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas,” kata Heru.

Berita Menarik Lainnya:  Kadispar dan Pelaku Pariwisata Harapkan Penyelenggaraan Munas Kadin Tetap di Bali

Dalam Pemilu diharapkan tidak membeli kucing dalam karung, tidak tahu kredibilitas dari calon yang dipilih, hanya melihat foto calon yang ditempel di pohon, tembok dan tiang listrik.

Dengan kata lain, belum menjabat sudah merusak keindahan. Selain itu, juga rawan memicu munculnya money politics.

Lima syarat harus dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Pertama, regulasi yang jelas dan tegas, agar menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, peserta pemilu kompeten. Baik peserta maupun penyelenggara harus taat terhadap aturan berlaku.

Ketiga, pemilu yang cerdas. Dimana penyelenggara (KPU maupun Bawaslu) mempunyai tugas pencegahan dan sosialisasi, seperti mensosialisasikan pemilu yang baik dan benar.

Keempat, birokrasi yang netral. Kelima, penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280