Perhutanan Sosial Jatim Tertinggi se Pulau Jawa

Pemprov Jatim menduduki peringkat tertinggi Perhutanan Sosial, jumlah SK, jumlah LMDH, dan jumlah luas perhutanan sosial, sesuai Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Tampak Gubernur Jatim menerima penghargaan capaian tertinggi dan KLHK, Selasa (28/12/2021) | Foto: Humas Pemprov Jatim
Pemprov Jatim menduduki peringkat tertinggi Perhutanan Sosial, jumlah SK, jumlah LMDH, dan jumlah luas perhutanan sosial, sesuai Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Tampak Gubernur Jatim menerima penghargaan capaian tertinggi dan KLHK, Selasa (28/12/2021) | Foto: Humas Pemprov Jatim
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-SURABAYA – Capaian perhutanan sosial di Jawa Timur, menjadi tertinggi se Pulau Jawa.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perhutanan sosial di Jawa Timur telah terealisasi seluas 176.223,54 hektare atau sebesar 55,98% dari total capaian di pulau Jawa.

Bacaan Lainnya
Ads

Sedangkan Jawa Tengah sebesar 25,24%, Jawa Barat sebesar 12,25%, Banten sebesar 6,042% dan D.I.Yogjakarta sebesar 0,50%.

Jatim juga menempati posisi teratas dalam hal jumlah SK terbit. Jumlah SK terbit ada 348 unit SK atau 53,95% dari total capaian di Pulau Jawa.

Sedangkan Jawa Barat sebesar 20,31%, Jawa Tengah sebesar 13,95%, D.I.Yogyakarta sebesar 6,98% dan Banten sebesar 4,81%.

Dari 348 unit SK perhutanan sosial, sebanyak 303 unit merupakan SK Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) atau sebesar 32,48% dari total capaian SK Kulin KK Nasional dan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak memperoleh SK Kulin KK.

Kemudian, Jumlah petani penggarap sebanyak 120.990 kepala keluarga atau 68,07% dari total capaian di Pulau Jawa.

Sedangkan di Jawa Barat sebesar 11,79%, Jawa Tengah sebesar 11,00%, Banten sebesar 6,32% dan D.I.Yogyakarta sebesar 2,82%.

Saat ini di Provinsi Jatim juga terdapat 4.538 Kelompok Tani Hutan (KTH) dan 348 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementrian LHK Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc mengatakan program reforma agraria melalui TORA atau Tanah Objek Reforma Agraria dan perhutanan sosial tak lain untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemukiman fasum fasos yang ada di kawasan hutan.

Sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan hutan karena dia memerlukan akses terhadap sumber daya tersebut maka dilakukan melalui program perhutanan sosial.

“Ini menjadi perhatian Presiden Jokowi karena kantung – kantung kemiskinan itu berada di sekitar kawasan hutan. Sumber dayanya melimpah tapi masyarakatnya miskin. Singkat kata ternyata karena lahannya itu terbatas. Oleh karena melalui program perhutanan sosial tentunya dengan pendampingan – pendampingan itu bisa menjadi sebuah solusi untuk bisa mensejahterakan juga menyelesaikan konflik,” katanya.

banner 768x1152