Layanan Prima Samsat Jatim Berbuah Predikat Wilayah Bebas Korupsi

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat menerima penghargaan Wilayah Bebas Korupsi | Foto: Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat menerima penghargaan Wilayah Bebas Korupsi | Foto: Humas Pemprov Jatim
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-SURABAYA – Transformasi digital dalam layanan pembayaran pajak kendaran terbukti berhasil mempersempit celah kecurangan dan praktik calo di lingkungan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jawa Timur.

Upaya itu tak sia – sia, karena baru saja Samsat Jatim menerima penghargaan atau predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Bacaan Lainnya
banner 1024x1366

Salah satu cara untuk mempersempit celah korupsi dan gratifikasi adalah memperkecil layanan tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berita Menarik Lainnya:  Pacu Roda Perekonomian Lebih Kencang, Gubernur Khofifah Resmikan Jembatan Terusan Bojonegoro - Tuban

Hal ini telah dilakukan Bapenda Jatim melalui penerapan inovasi Samsat 4.0 agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara cashless

Baru – baru ini Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan itu kepada Samsat Jatim. Terhitung tiga kali berturut – turut predikat zona integritas ini diraih.

Terkini, predikat WBK diberikan kepada Jatim melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (UPT PPD Samsat) Pasuruan Badan Pendapatan Daerah Jatim di Artotel Suites Mangkukuhur Jakarta, Senin (20/12/2021).

Pada 2019, anugerah predikat WBK juga diperoleh Bapenda Jatim melalui UPT PPD Samsat Jombang dan pada tahun 2020 diperoleh UPT PPD Samsat Nganjuk.

Ketiganya meraih predikat WBK setelah melalui proses penilaian ketat berdasarkan kualitas pelayanan yang baik dan berintegritas.

Berita Menarik Lainnya:  Pramuka Selesaikan 50 Huntara Korban Semeru, Ini Kata Gubernur

Perolehan predikat WBK bagi Samsat Jatim merupakan pencapaian istimewa. Sebab di Indonesia, hanya Samsat di Jatim yang telah memperoleh predikat WBK.

Terlebih perolehan predikat WBK tersebut telah mencapai tiga kali selama tiga tahun berturut.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN, Kepolisian serta Jasa Raharja yang telah memiliki komitmen kuat mewujudkan pelayanan publik bersih dan berintegritas.

Predikat tersebut menjadi penanda bahwa inovasi yang dilakukan Bapenda Jatim selama ini telah berseiring dengan semangat reformasi birokrasi.

Pada 2021, Kementerian PAN-RB menerima usulan 4.400 unit kerja untuk dinilai sebagai usulan dalam zona integritas.

Dari usulan itu sebanyak 558 unit kerja pelopor perubahan birokrasi mendapatkan predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Berita Menarik Lainnya:  Kredit UMKM di Jatim Terbesar Nasional 3 Tahun Berturut-Turut

Secara rinci, sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM.

Predikat WBK semestinya dikejar oleh seluruh OPD di lingkungan Pemprov sebagai wujud komitmen mewujudkan good governance dan clean goverment, wujud tagline Jawa Timur CETTAR (Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif).

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Drs Abimanyu Ponco Atmojo, menambahkan, tahun ini Bapenda mengusulkan 18 UPT PPD Samsat yang menerapkan zona integritas menuju WBK.

Selain itu, Bapenda Jatim juga mengusulkan UPT PPD Jombang dan UPT PPD Nganjuk menuju zona integritas WBBM.

banner 600x310
banner 1024x1280