Eks Karyawan PT Kertas Leces Desak Uang Pesangon Segera Dibayarkan

Aksi Demo Eks Karyawan Pabrik Kertas Leces untuk segera dibayarkan uang pesangon, Kamis (23/12/2021) | Foto: Adi
Aksi Demo Eks Karyawan Pabrik Kertas Leces untuk segera dibayarkan uang pesangon, Kamis (23/12/2021) | Foto: Adi
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-PROBOLINGGO – Eks karyawan PT Kertas Leces yang tergabung dalam Pimpinan Paguyuban Karyawan (Pakar) mempertanyakan rincian daftar pembagian boedel PT Kertas Leces (Persero) dalam pailit tahap III yang diumumkan pada 3 Desember 2021.

Ads

Delik persoalan itu bermula dari hak – hak normatif karyawan selama 7 tahun terakhir belum dirasakan.

Bacaan Lainnya

Meski beberapa tahap pembagian telah dilakukan, namun hasilnya masih jauh dan belum memenuhi harapan para karyawan.

Bahkan, pembagian terbanyak didominasi kreditor Negara, sementara alokasi untuk karyawan hanya dapat bagian sangat kecil.

Dilansir dari Surat Terbuka dan Siaran Pers, terdapat beberapa macam keberatan eks karyawan terhadap PT. Waskita Karya, PT. PPA dan Kementerian Keuangan.

Pertama, PT Waskita Karya (Persero) dan PT. PPA selaku kreditur separatis yang meminta untuk mengurangi jumlah pembagian kreditur eks karyawan bertentangan dengan pasal 39 ayat 2 Undang – undang Kepailitan PKPU juncto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 PUU XI tahun 2013.

Lebih lanjut, eks karyawan juga menuntut kepada pemenang lelang agar memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Meminta kepada pemenang lelang mesin PT Kertas Leces untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal dalam proses pembongkaran, memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar pabrik atau CSR dan membiayai pembuangan limbah pabrik,” terangnya dalam Surat Terbuka dan Siaran Pers eks karyawan ini.

Pakar juga memerintahkan kurator untuk memasukkan komponen hak pesangon terutang yang menjadi hak karyawan ke dalam daftar pembagian kreditor preferen istimewa.

“Memerintahkan Kurator untuk mencoret dan mengeluarkan PT Pengelola Aset (Persero) dan PT Waskita Karya selaku Kreditor Separatis, Kementerian Keuangan dan seluruh kreditor konkuren lain dari rincian daftar pembagian tahap ketiga,” jelas eks karyawan.

Di lain sisi, Pakar juga meminta kepada Menteri BUMN, Erick Tohir untuk segera mengevaluasi serta mencopot AS Wisnu Wujiyanto dari jabatannya karena tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Tindakan PJ Senior Vice President EPC Divisionya itu Bapak AS Wisnu Wujiyanto tidak berkewenangan mewakili PT Waskita Karya (Persero) Tbk, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, di mana tindakan Bapak AS Wisnu Wujiyanto yang membuat dan menandatangani Surat Keberatan atas Daftar Pembagian yang kemudian meminta agar bagian karyawan dikurangi oleh Kurator adalah tindakan yang sangat keji dan melukai hati para karyawan (kreditur preferen/istimewa),” tandasnya.

banner 768x1152