Fasilitasi Gubernur Soal TP2D Tak Mengikat, Pengamat: Hak Angket Terlalu Dini !

Pengamat Hukum Universitas KH. Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Achmad Hasan Basri | Foto: Muslim
Pengamat Hukum Universitas KH. Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Achmad Hasan Basri | Foto: Muslim
Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Bondowoso – Anggota DPRD yang mengajukan hak angket bertambah, selain itu materi yang diajukan ada tiga, salah satunya Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).

Alasan TP2D dimasukkan ke dalam materi angket karena penunjukan ketuanya tidak sesuai dengan fasilitasi Gubernur Jawa Timur.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1366

Hak angket bergulir dikarenakan ketua lembaga ad hoc pembantu bupati, yaitu Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) di Kabupaten Bondowoso bukan dari OPD.

Di pasal 7 hasil fasilitasi menyatakan agar keanggotaan TP2D ditambah dari unsur pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD) sekaligus menjadi ketua.

Berita Menarik Lainnya:  Meriahnya Pembukaan Bazar UMKM dalam Acara PHBN Desa Ngunut

Namun di pasal 3 dan sudah dianggap sesuai oleh Gubernur berbunyi bahwa TP2D bukan perangkat daerah dan bukan bagian dari perangkat daerah.
Melainkan tim bupati yang dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sementara di Peraturan Bupati nomor 49 tahun 2021 masih sama dengan rancangan Perbupnya. Yaitu susunan keanggotaan TP2D terdiri dari profesional, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Sementara agar pasal 3 hasil fasilitasi terlaksana, maka ditunjuklah ketua TP2D di luar kepala perangkat daerah (OPD).

Namun agar hasil fasilitasi pasal 7 tetap terlaksana, maka bupati memasukkan Pj Sekda sebagai dewan penasehat.

Berita Menarik Lainnya:  Perangi Rokok Ilegal, Pemkot Sosialisasi UU Cukai ke Kader PKK

Tetapi hal itu masih dianggap tidak sah oleh sejumlah anggota DPRD Bondowoso karena tidak sama persis seperti hasil fasilitasi Gubernur.

Menanggapi persoalan itu, Pengamat Hukum Universitas KH. Ahmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Achmad Hasan Basri memaparkan, bahwa fasilitasi dari Pemprov di pasal 7 tersebut sifatnya tidak mengikat.

“Karena fasilitasi itu sifatnya hanya merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang. Dan dapat dilakukan evaluasi terhadap fasilitasi Pemprov tersebut,” katanya.

Menurutnya, tafsir terhadap pasal itu banyak metodenya. Dari gramatikal (gaya bahasa), tujuan pembuat aturan itu, sejarahnya, perbandingan dan lain sebagainya.

Berita Menarik Lainnya:  Pengamat Sebut Produk Hukum yang Berlaku Bisa di Klarifikasi ke Gubernur

Dari data yang diperoleh, hasil studi banding DPRD Kabupaten Bondowoso di dua kabupaten di Madura sebagai upaya perbandingan, ternyata tak satupun Ketua TP2D atau sejenisnya dijabat kepala perangkat daerah.

“Jadi jika pemerintah daerah mempunyai tafsir sendiri atas pasal 7, itu sah-sah saja sebelum pasal tersebut dibatalkan, dicabut maupun diubah,” jelas dosen Hukum Acara, Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

Seharusnya kata dia, hak angket DPRD Bondowoso tersebut tidak fokus pada posisi Ketua TP2D di Kabupaten Bondowoso tetapi lebih pada kinerjanya.

“Tetapi untuk saat ini terlalu dini, karena lembaga ad hoc tersebut belum nampak kinerjanya,” imbuhnnya.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280