Demi Rakyat Legislatif dan Eksekutif Segera Bahas Raperda APBD 2022

Bupati Bondowoso Salwa Arifin saat menandatangani RAPBD 2022 | Foto: Humas Pemkab Bondowoso
Bupati Bondowoso Salwa Arifin saat menandatangani RAPBD 2022 | Foto: Humas Pemkab Bondowoso
Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Bondowoso – Legislatif Kabupaten Bondowoso akhirnya luluh dengan pertimbangan kerakyatan, sehingga akan segera membahas Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022.

Senin (13/12/2021), Kebijakan Umum APBD (KUA)- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), telah diterima DPRD. Untuk selanjutnya akan dilakukan sidang paripurna penandatanganan nota KUA PPAS di gedung Dewan.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1366

Diterimanya KUA- PPAS ini menjadi dasar bagi eksekutif dan legislatif sesuai tahapan untuk menyusun R- APBD.

Ini sekaligus menjadi kabar angin segar, sebab sebelumnya DPRD keukeuh tidak akan membahas RAPBD karena keterlambatan penyerahan KUA PPAS.

Berita Menarik Lainnya:  Duh, Ada Demo Ngadu ke Wapres, Kenapa DPO Pencabulan Kebal Hukum

Legislatif menilai ada keterlambatan penyerahan KUA PPAS oleh eksekutif karena faktor revisi RPJMD. Sehingga hal itu sama-sama bisa dipahami.

Bupati Bondowoso, Drs. Salwa Arifin, mengaku sangat bersyukur dengan kabar itu. Sehingga RAPBD 2022 nantinya bisa dibahas sesuai jadwal yang disusun Dewan, kendati memang diakui waktunya mepet.

“Semua demi masyarakat. Kita tidak ingin masyarakat jadi korban. Saya kira kita semua punya niat dan iktikad baik semuanya. Legislatif sama niatnya baik,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah, Soekaryo menambahkan, bahwa perihal anggaran Pokir sendiri masih dalam pembahasan.

Karena itulah, dia masih belum bisa memastikan mengingat masih belum final. Dia mengaku masih akan ada rapat BATA (Badan Anggaran dan Tim Anggaran).

Berita Menarik Lainnya:  Waspada Varian Baru Covid 19, RSUD Jombang Kirim Sampel Genom Pasien Pasutri ke Provinsi

“Nanti sampean ikuti saja, saat pembahasan. Kalau sudah  pembahasan ada, berarti ada. Kalau di pembahasan tidak ada, berarti tidak ada. Ini kan belum selesai. Nanti akan dibahas juga,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, menerangkan, pihaknya tak ingin menyusahkan rakyat dengan keterlambatan pengesahan APBD nantinya.

“Kalau APBD nanti terlambat, maka tentu nanti yang susah rakyat. Jadi orientasi kita begitu,” tuturnya.

Dia memperkuat argumennya bahwa selama ini karena keterlambatan KUA PPAS iru akibat ada revisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS, yang baru diterima awal November.

Berita Menarik Lainnya:  Kapolresta AKBP Wadi Sabani Pimpin Sertijab di Mapolres Probolinggo

“Namun, yang jelas kita pastikan memang KUA-PPAS telah diterima per hari ini, Senin (13/12/2021),” ujarnya.

Bupati Bondowoso saat bersama Ketua DPRD Bondowoso | Foto: Humas Pemkab Bondowoso
Bupati Bondowoso saat bersama Ketua DPRD Bondowoso | Foto: Humas Pemkab Bondowoso

Disinggung tentang Pokok – pokok Pikiran Anggota DPRD (Pokir) kata Ahmad Dhafir, hendaknya tak terjebak dengan angka.

Karena, Pokir bukan hanya nominal berapa jatah anggota melainkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017, bahwa dasar penyusunan APBD itu ada dua yakni; Musrenbang dan Pokir DPRD, yang kemudian diolah oleh Bappeda disesuaikan dengan RPJMD.

“Kalau kemudian pokir tidak ada, sama dengan Musrenbang tidak ada. Karena sumbernya APBD itu dari Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran. Kalau kemudian Pokir ditiadakan, sama halnya dengan cacat prosedur,” pungkasnya.

banner 600x310
banner 1024x1280