Buruh Jatim Tetap Melawan Kebijakan Upah Buruh Murah

Foto Istimewa
Foto Istimewa
Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Sidoarjo – Paska penetapan upah minimum baik Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur 2022, serikat buruh berkumpul di Sidoarjo, untuk melawan.

Mereka menolak tegas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2022 yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2022.

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2022 yang hanya sebesar Rp. 22.790 atau hanya sebesar 1,2% menunjukkan Gubernur Jawa Timur tidak peka terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Jawa Timur.

“Terutama tidak memahami nasib buruh yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Kenaikan UMP Jawa Timur 2022 sebesar Rp. 22.790 setara dengan uang Rp. 500 perharinya yang nilainya lebih besar dari pemberian seorang dermawan kepada orang yang meminta-minta di pinggir jalan,” tegas Jazuli, Juru Bicara Gabungan Serikat Pekerja Jatim (Gasper), Rabu (24/11/2021).

Berita Menarik Lainnya:  Cerita Penumpang KAI di Stasiun Jombang, yang Masih Wajib PCR/Antigen Covid-19

Pertemuan puluhan organisasi Buruh dan Serikat Buruh se Surabaya Raya ini ditempatkan di Rumah Makan di Sidoarjo, yakni di Executive Cafe and Resto, Jl. Kav. DPR IV No.14, Nggrekmas, Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252.

Dalam siaran persnya, Jubir Gasper ini mengatakan bahwa buruh telah satu suara menolak UMP Jatim 2022.

Kenaikan hanya 1,2% di bawah inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 1,92% ini artinya upah buruh tergerus inflasi yang mengakibatkan daya beli buruh menurun.

Selain itu buruh juga tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang tumbuh hingga 7,07% sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat Pidato Kepresidenan penyampaian RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangan tanggal 16 Agustus 2021 lalu.

Berita Menarik Lainnya:  RS Bhayangkara Bondowoso Satu-satunya di Jawa Timur Miliki Layanan Kemoterapi

Adalah kewenangan Gubernur Jawa Timur untuk menetapkan upah minimum baik itu UMP maupun UMK. Hal itu diatur di UU No. 13 Tahun 2003 yang diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sejatinya Gubernurlah yang mengetahui kondisi sosial dan ekonomi di wilayahnya masing-masing.

Gubernur Jawa Timur harus mengakomodir aspirasi publik
Sebelum membuat/memutuskan sebuah kebijakan.

Gubernur wajib mendengar dan mengakomodir aspirasi publik. Dalam penetapan upah minimum secara kelembagaan ada yang Namanya Dewan Pengupahan baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Dewan Pengupahan ini wujud dari Sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan) yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, perwakilan organisasi Pengusaha dan perwakilan serikat pekerja/serikat buruh.

Berita Menarik Lainnya:  Jombang Marak Narkoba, Kapolres Sebut Desa Jadi Ujung Tombak

Meskipun dalam regulasinya penetapan upah minimum ini sudah ada formulasi dan data perekonomian dari BPS, tetap harus melalui pembahasan atau musyawarah mufakat di Dewan Pengupahan.

“Hal ini lah yang membedakan seorang pejabat publik dengan ‘mesin kalkulator’.,” tukasnya bernada tinggi.

Mereka juga menyebut Gubernur Jawa Timur mengingkari komitmen politik yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 14 Oktober 2021 di DPRD Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sebagai perwakilan Pemerintah, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur dan perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Timur.

Dalam isi Berita Acara tersebut menyebutkan bahwa dalam penetapan upah minimum 2022 yang berkeadilan selain menggunakan mekanisme yang tertuang dalam PP No. 36 Tahun 2021 juga mempertimbangkan mekanisme Penetapan Upah Minimum tahun-tahun sebelumnya.

banner 600x310