172 Kades Terpilih Dilantik di Pendapa, Satu Orang Kades Dilantik dari Kantor Kejaksaan

Kades Klekean, Sulatis yang dilantik di Kejari Bondowoso | Foto: Humas Pemkab Bondowoso
Kades Klekean, Sulatis yang dilantik di Kejari Bondowoso | Foto: Humas Pemkab Bondowoso
Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Bondowoso – Pelantikan 172 kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak ,15 November 2021 lalu di Kabupaten Bondowoso dilaksanakan serentak di 25 lokasi, secara hybrid.

Sedikitnya ada 23 orang Kades mengikuti pelantikan secara virtual dari pendapa kecamatan, ada 10 orang Kades terpilih dilantik luring di Pendapa Bupati, dan 1 orang Kades terpilih mengikuti pelantikan dari Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso itu melalui video conference (vidcon), Kamis ( 16/12/2021).

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Kunjungi Wisata Pemandangan Arak-arak, Bupati Bondowoso Ingatkan Wisatawan Patuhi Prokes
banner 1024x1366

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Bondowoso, Paulus Agung Widaryanto membenarkan, bahwa ada satu kepala desa dilantik di Kejari, dikarenakan yang bersangkutan tersandung kasus hukum.

“Sebelum kita limpahkan, masih ada waktu 20 hari untuk memeriksa berkas berkasnya,” jelasnya.

Menurut Agung, pihak kejaksaan tidak mempermasalahkan dengan adanya pelantikan tersebut dilakukan di Kejari.

“Itu haknya tersangka, tapi proses penanganan perkaranya tetap dilanjutkan,” tuturnya.

Sementara itu, kuasa hukum dari tersangka, Husnus Sidqi, menerangkan, asal muasalnya jeratan dugaan penggelapan tersebut. Berawal dari 2014 terkait jual beli tanah sebelum dia menjabat. Kemudian pada 2021 ini, terpilih jadi Kades.

Berita Menarik Lainnya:  Tak Kalah Seru, DPMPTSP Ingatkan Pengusaha Jombang Jangan Jadi ATM Aparat

“Sebelum penetapan calon kepala desa 2021, dia dimintai menandatangani akte, akte itu diproses sebelum dia menjabat sebagai kepala desa,” katanya.

Kemudian akte tersebut, kata Husnus, harus mendapatkan tanda tangan kepala desa. Tetapi setelah diverifikasi oleh Kades, ternyata menuai banyak protes dari warganya karena ukuran tanah yang ada tidak sesuai dengan proses jual beli.

“Misalnya beli tanah satu hektare tetapi di berkas satu hektare setengah kemudian masalah batas,” ujarnya.

Sulatis sendiri, imbuh Husnus, meski telah menerima uang Rp 50 juta, ia tidak berkenan untuk menandatangani akta tanah tersebut karena tidak ada perbaikan.

Berita Menarik Lainnya:  Pemkab Bondowoso Siap Optimalisasi Museum Kereta Api

“Karena tidak ada kesepakatan untuk menandatangani, maka uang yang diambil itu dianggap penggelapan. Maka itu yang dilaporkan oleh pihak pelapor dengan dugaan pasal 378 dan 372 KUHP,” ungkapnya.

Husnus menerangkan, bahwa kliennya, Sulatis Kades Klekean memenangi Pilkades meskipun dia ditahan di pemilihan Pilkades serentak 15 November 2021 lalu.

“Setelah masuk ke Kejaksaan diharapkan nantinya hukuman tidak berat sesuai ancaman yakni 4 tahun. Kita berharap seringan-ringannya dalam hasil akhir prosesnya nanti. Kita lihat fakta-fakta persidangan nantinya. Untuk penangguhan penahanan kita sudah ajukan,” tutupnya.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280