Catatan Janji Politik di Lebong dan Realitas

Harlis Sang Putra
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM– BERDASARKAN fakta, sampai saat ini tidak terwujud 3000 hektare sawah baru dibuka. Juga belum ada naga-naganya pembangunan 300 kilometer jalan irigasi baru, dan peningkatan usaha tani 3 kali panen dalam setahun.

Alih-alih membangun 300 kilometer jaringan irigasi baru, kini masih banyak wilayah persawahan justru mengalami krisis air.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1366

Salah satu daerah krisis air adalah ratusan hektare sawah di Desa Bukit Nibung, dan sekitarnya. Sampai hari ini mereka menjerit membutuhkan pembangunan irigasi.

Kemudian janji pemerintah untuk menciptakan 3000 lapangan pekerjaan, mendidik dan membina 3.000 wirausaha muda hingga saat ini belum terlihat.

Selanjutnya, anggaran Rp3 miliar untuk Pemerintah Kecamatan guna mendorong peningkatan UMKM, belum kunjung diturunkan. Yang jelas APBD untuk rakyat masih dinanti rakyat.

Yang membuat .miris adalah belum terselesaikannya konflik badan masyarakat adat (BMA) Lebong, yang cenderung berlarut-larut akibat adanya Surat Keputusan ganda. Kasusnya masih berlanjut di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Berita Menarik Lainnya:  Emil Terima Ribuan Buruh, Siap Perjuangkan Aspirasi

Dalam catatan di atas dibutuhkan triger dan terobosan untuk mempercepat apa yang diharapkan masyarakat.

Proses penganggaran dan pembangunan ketika tidak bisa keseluruhan maka bisa dianggarkan sebagian. Jika terlalu besar.maka bisa digelar proyek multi years atau tahun jamak.

Masih ada kesempatan napas bagi Bupati Lebong Kopli Ansori, untuk membuktikan dan merealisasikan janjinya.

Performa Pemerintah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, bisa saja dilihat dari hasil audit BPK yang diraih berupa WDP atau WTP. Tapi, lebih dari itu masyarakat membutuhkan sentuhan.

Janji-janji dalam politik semasa kampanye terlanjur diucapkan. Ada yang lupa, ada yang luput atau keliru biasa. Namun, terkait perjuangan visi dan misi tidak bisa dinafikkan. Dan masyarakat berhak menunggu sampai detik berakhirnya kepemimpinan Kopli Ansori, Bupati Lebong.

Mengejar itu semua tidak semudah membalikkan tangan. Sosok Bupati harus memiliki kemahiran yang kuat untuk mendeteksi sumberdaya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja bersamanya.

Berita Menarik Lainnya:  Apa Penjelasan KPU Malang Soal Temuan 23 Anggota Parpol Ganda

Bagi penulis, merasa perlu ada reformasi birokrasi di Kabupaten Lebong, untuk bisa menempatkan orang yang tepat. The right man in to the right place.

Keberhasilan dalam mewujudkan Janji politik, juga terletak pada produk hukum yang diputuskan. Jika pejabat birokrasi malay tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi maka jangan diharap akaj terwujud.

Cita-cita program politik dalam mewujudkan Kabupaten Lebong bahagia dan sejahtera masih hanya berupa kemasan, kulit dan pencitraan semata. Keberhasilan sesungguhnya belum terbukti. Jauh dari harapan.

Bupati Lebong harus bisa menjadi dirigent yang baik. Pola kepemimpinnya sudah harus dirubah. Sebab birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak serta merta memahami Visi dan Misi Bupati Lebong, sehingga tanggung jawab moral Bupati juga membumikan visi dan misi kepada birokrasi dan masyarakat.

Tidak akan maksimal jika pola komunikasi pemerintah daerah melalui struktur dari Bupati hingga Lurah, jika tidak juga dirubah. Pola komunikasi itu sudah saatnya berakar dari bawah dan birokrasi mau datang menyerap dan melayani turun ke bawah.

Berita Menarik Lainnya:  Meluruskan Surat Wasiat Aini

Wartawan media ini masih terngiang mencatat bahwa dalam orasi politiknya semasa kampanye, pasangan Bupati Lebong dan Wakil Bupati Lebong, mengatakan,”Kami tidak memberikan janji tapi kami akan berikan bukti.”

Rakyat sekarang sudah kritis. Jika demikian maka Bupati Lebong tidak boleh lagi berkoar melalui media dan memakai acara seremonial di mana mana. Tapi langsung pada bukti dan kerja.

Salah satu tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah Lebong secara khusus dan daerah pada umumnya, adalah terciptanya beberapa regulasi yang menguntungkan masyarakat rakyat kecil.

Jika selama pemerintahan Kopli Ansori-Fathurosi itu tidak menghasilkan kebijakan atau keputusan berupa regulasi yang menguntungkan masyarakat, maka patut kiranya pemerintahan ini tidak berhasil. Walau ada pembangunan di sana ini.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

(*) penulis adalah wartawan beritabangsa.com di Lebong.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280