Bendahara Pengeluaran Wajib Serahkan LPJ Setiap Bulan

Dina Oktaria, A.Md. Kb.N
Dina Oktaria, A.Md. Kb.N
Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com Kedudukan dan tanggung jawab bendahara pengeluaran terkahir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan peraturan tersebut, Bendahara Pengeluaran merupakan orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada Kantor/ Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Pentingnya Ilmu Cinta dalam Rumah Tangga
banner 1024x1366

Bendahara pengeluaran wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ) setiap bulan atas uang/surat berharga yang dikelolanya.

LPJ adalah Laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

Di dalam pasal 38 ayat 3 dijelaskan bahwa LPJ yang dilaporkan paling sedikit menyajikan informasi sebagai berikut: keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir dari buku – buku pembantu; keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di rekening bank/pos; hasil rekonsiliasi internal antara pembukuan bendahara dengan UAKPA; dan penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

Berita Menarik Lainnya:  Kurikulum Merdeka, Tantangan dan Regulasi Pelaksanaannya

Penyampaian LPJ dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 merupakan hari libur, maka penyampaian LPJ dilaksankan pada hari kerja sebelumnya.

Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

KPPN selaku instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) atau menteri keuangan untuk melaksanakan fungsi BUN.

Penyampaian LPJ dilampiri dengan:
Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi; Salinan rekening koran yang menunjukan saldo rekening untuk bulan berkenaan; Daftar Saldo Rekening; dan Daftar Hasil Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara
Apabila Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ melebihi tanggal 10 bulan berikutnya, maka KPPN bisa mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP maupun SPM-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

Berita Menarik Lainnya:  Vaksin dan Era Baru Kehidupan

*) Dina Oktaria, A.Md. Kb.N, Seorang Jafung Pranata Keuangan APBN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Liwa.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi beritabangsa.com

banner 600x310
banner 1024x1280