Warga Keluhkan Limbah Pabrik, Komisi III DPRD Bondowoso :  PT. Bonindo Tak Punya UKL- UPL

Beritabangsa.com, Bondowoso – Komisi III DPRD Bondowoso bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) kabupaten turun langsung melihat dugaan air limbah pabrik yang mencemari selokan dan sumur rumah-rumah warga di Dusun Daringan, Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, Senin (8/2/2021).

Tampak, rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Kukuh Rahardjo itu melihat selokan warga. Diikuti dengan pengambilan sample air di dua titik. Terakhir, melihat langsung pengolahan limbah di dalam perusahaan yang dikenal penghasil sumpit itu.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Harga Kedelai Merangkak Naik, Begini Respon Produsen Tahu Susu di Jombang
banner 1920x1080

Kukuh Rahardjo, Wakil Ketua Komisi III, menerangkan, dari hasil laboratorium DLHP menunjukkan bahwa kandungan TSS (Total Suspended Solids) yang terlarut dalam air dan kandungan COD (Chemical Oxygen Demand) melebihi ambang batas.

“Pihak kepolisian membawa tim penguji laboratorium yang terakreditasi dari Banyuwangi. Jadi hasilnya masih belum keluar,” katanya.

Selain itu, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), kata politisi Golkar itu, ternyata dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PT. Bonindo itu tak ada.

“Dan kapasitas pabrik ini, masuk Dinas Lingkungan Hidup provinsi. Menurut keterangan DLHP kabupaten, provinsi sudah menyurati, namun tidak ada tindak lanjut,” terangnya.

Pria yang juga Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bondowoso ini menerangkan, berdasarkan UU Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, setiap perusahaan yang mengeluarkan limbah wajib mematuhi aturan tentang lingkungan hidup.

Berita Menarik Lainnya:  Validasi Penerima BLT DD, Pemdes Sumber Jeruk Gelar Musdes Khusus

” Di sana salah satu parameternya ada dua itu tadi, tidak boleh melebihi ambang batas. Kalau melebihi tentunya ada sanksi administratif maupun sanksi lain,” paparnya.

Sehingga, kondisi tersebut akan disampaikan kepada Bupati berdasarkan hasil telaah untuk kemudian dibuat keputusan.

“Sedangkan kita di DPRD yang mempunyai fungsi kontroling juga akan melaporkan kepada pimpinan kemudian membuahkan rekomendasi juga,” tutupnya.

Sementara itu, PT. Bonindo Abadi dikonfirmasi tak ada yang berkomentar. Bahkan, saat mencoba menayakan bagian direksi, karyawan yang tengah bertugas mengatakan tidak tahu.

Berita Menarik Lainnya:  Tekan Angka Penyebaran Virus Corona di Bangkalan, Kapolri dan Panglima TNI Lakukan Pengecekan Vaksinasi Massal Covid-19

“Tidak tahu saya. (Siapa direkturnya yang bisa dikonfirmasi?) tidak tahu saya. Saya cuma karyawan,” kata karyawan yang enggan disebutkan namanya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga di Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan mengeluhkan air limbah pabrik yang mencemari selokan dan sumur rumah-rumah warga.

Keluhan terhadap pabrik pembuatan sumpit itu dilayangkan dengan menyampaikan surat keberatan disertai tanda tangan seratusan warga sekitar.

Surat tersebut, bukan hanya disampaikan ke Pabrik PT. Bonindo Abadi. Melainkan juga sudah mengirimkan tembusannya kepada bupati, OPD terkait, aparat yang berwenang dan muspika setempat.

Reporter : Muslim
Publisher : Ali Wafa

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *