Wabup Irwan Akan Koordinasi Tentang Pembahasan APBD 2021

Silahkan Share ke :

Bondowoso, Beritabangsa.com – Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat menyebut akan melakukan koordinasi dan melaksanakan rapat antar pimpinan, tentang pembahasan APBD 2021 yang tidak sesuai aturan, dengan melakukan penyesuaian, sinkronisasi untuk membahas apa yang memang menjadi sorotan dari legislatif.

“Saya sudah lapor ke Pak Bupati. Kita akan melakukan rapat di internal kita di Pemerintahan. Untuk membahas apa yang memang menjadi sorotan temen-temen yang ada di DPRD,” ujarnya Jum’at (14/8/2020).

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Pemkab Asahan Sidak ke Pasar Tradisional
banner 1920x1080

Sebelumnya, DPRD Bondowoso mengembalikan draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan ke Pemerintah Daerah.

Menanggapi permasalahan tersebut, pihaknya juga akan segera melakukan koordinasi dan konsultasi ke DPRD.

“Kita akan segera rapat koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan DPRD,” urai politis PDIP itu.

Ditanya perihal 11 OPD yang dipimpin Plt dan berpengaruh terhadap penandatanganan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), Wabup Irwan mengaku, saat ini memang yang perlu disegerakan adalah penggeseran dulu.

Berita Menarik Lainnya:  Meski MA Memilih Mujiaman, DPD Golkar Tetap Komitmen Amankan Rekom DPP

“Kita tentunya sudah melaporkan (Lapor ke KASN, red) untuk saat ini yang perlu disegerakan adalah penggeseran dulu. Mana yang akan digeser, setelah tau yang akan digeser OPD mana. Tinggal yang kosong akan dilakukan open bidding,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, bahwa DPRD Bondowoso memint agar pembahasan APBD tahun 2021 ditunda terlebih dahulu.

Berita Menarik Lainnya:  Bandar Narkoba Asal Wonokromo Ditembak Mati Satreskoba Polrestabes Surabaya

Penyebabnya, yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang diajukan oleh 11 OPD Pemkab Bondowoso dinilai tidak sah. Karena berkas yang diajukan, ditandatangani oleh kepala OPD yang statusnya masih Plt (pelaksana tugas) yang memiliki kewenangan terbatas. Salah satunya tidak bisa mengambil kebijakan, yang berkaitan dengan alokasi anggaran.

Reporter : Muslim

banner 600x310

Pos terkait