Tolak Omnibus Law, GETOL Gelar Aksi Damai Jilid 2

Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Surabaya – Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) melakukan aksi damai jilid 2 setelah tanggal 8 Oktober juga melakukan aksi serupa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Massa aksi GETOL yang terdiri dari beberapa elemen organisasi extra kampus, BEM, buruh, Tani dan rakyat miskin kota dimulai dari titik kumpul di Kebun binatang Surabaya, mereka melakukan longmarch menuju gedung Grahadi Surabaya.

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

Doni Arianto selaku korlap aksi dari SPMIKSPI Jawa Timur menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan pada hari Senin (19/10/2020) ini salah satunya adalah memperingati satu tahun tahun janji presiden Jokowi terkait RUU omnibus law.

Berita Menarik Lainnya:  Gowes 33 Km, Lelah tanpa Kesah Menuju PT. MNJ

“Kami dari ‘Gerakan Tolak Omnibus Law’ atau GETOL yang ada di Jawa timur khususnya menyampaikan aspirasi dengan unjuk rasa yang kesekian kalinya. Kami ada dari kawan-kawan pekerja, ada mahasiswa dan juga elemen-elemen organ lainnya,” serunya.

“Hari ini juga hari yang bertepatan dengan presiden Jokowi waktu itu yang menyampaikan tentang cita-cita omnibus law, hari ini kami sengaja turun aksi yang tergabung dalam GETOL untuk memperingati hari itu, dengan catatan khusus yaitu kami menolak atau pemerintah harus mencabut undang-undang cipta kerja, minimal Presiden mengeluarkan perpuu untuk pembatalan undang-undang cipta kerja,” tambah Doni dalam orasinya.

Berita Menarik Lainnya:  Amalkan Ajaran, Puluhan Pendekar PSHT Rayon Mayangan Jember Gotong Royong Bangun Masjid

Selain itu Doni sapaan akrabnya juga merespon klarifikasi pemerintah yang menyatakan bahwa aksi dari elemen masyarakat yang menolak RUU Omnibus Law ini ditunggangi oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan dan juga hoax dari beberapa pasal yang kontroversial.

“Terkait statemen pemerintah bahwa pengunjuk rasa ditunggangi dan ada hoax dan lain sebagainya, dengan tegas kami mengatakan itu tidak benar. Contohnya seperti ketika kita berbicara terkait pesangon, didalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003, orang sakit, kecelakaan kerja atau meninggal dunia, semua itu sudah diatur tetap mendapatkan pesangon tetapi dalam Undang-undang Cipta Kerja dihapus semuanya,” tegasnya.

“Masalah UMK juga seperti itu, memang benar ada pesangon, tetapi berkurang seperti misalnya yang dulu adalah tiga puluh dua kali bulan upah itu sekarang menjadi dua puluh lima,” imbuhnya.

Berita Menarik Lainnya:  Kadispar dan Pelaku Pariwisata Harapkan Penyelenggaraan Munas Kadin Tetap di Bali
Foto: Massa Aksi Gerakan Tolak Omnibus Law terlihat tertib

Tak hanya itu, Doni juga mengkritisi terkait pengesahan RUU Omnibus Law ini karena dinilai cacat materil.

“Kita juga mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan pemerintah itu hoax, justru kita balik mempertanyakan. Apa yang dikatakan pemerintah hoax juga, karena dalam pengesahan pertama Undang-undang Cipta Kerja justru naskahnya masih amburadul, bahkan begitu sudah di ketok ada beberapa halaman-halaman yang masih kontroversi, ini sungguh aneh,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dari pantauan media ini, pengunjuk rasa terlihat tertib hingga massa membubarkan aksi.

Reporter : Dayat

banner 600x310

Pos terkait