Siapa yang Mengendalikan Media di Indonesia ?

Diskusi. jurnalistik
Diskusi jurnalistik bertajuk Bicara Media Hari Ini yang diselenggarakan oleh ADAB Foundation Jember
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-JEMBER- Dalam negara demokrasi, kebebasan pers menjadi prasyarat utama majunya demokrasi. Begitupun di Indonesia, sebagai negara demokratis kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat (freedom of opinion) telah mendapat jaminan dari UUD 1945.

Bahkan di era demokratisasi pers selalu digadang-gadang sebagai the fourth estate (pilar demokrasi keempat) setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan kedudukan itu, pers mampu menjalankan fungsi kontrolnya untuk mempersempit ruang gerak penyalahgunaan kekuasaan.

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

Pers bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berdemokrasi, Walaupun berada di luar sistem politik formal pers memiliki posisi strategis dalam mendidik publik dan menjadi alat kontrol sosial. Itulah sebabnya pers menjadi salah satu tolak ukur kualitas demokrasi di sebuah negara karena perannya yang lebih kuat dibanding ketiga pilar demokrasi lain yang selalu berpotensi melakukan abuse of power.

Kegiatan pers sendiri dijalankan oleh Perusahaan Media yang harus berpegang teguh pada kepentingan publik, namun kenyataannya banyak perusahaan media hari ini lebih mengarah pada kepentingan oligarki kekuasaan.

Itulah yang disampaikan jurnalis senior, Dhandy Dwi Laksono dalam diskusi jurnalistik bertajuk “Bicara Media Hari Ini” yang diselenggarakan oleh ADAB Foundation Jember, Selasa 28 Juni 2022 lalu.

Berita Menarik Lainnya:  Gaungkan Program Megpreuner Jadi 'Virus' Berbisnis

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan wartawan di Kabupaten Jember itu, menghadirkan dua jurnalis senior sebagai narasumber yaitu Dhandy Dwi Laksono dan Farid Gaban.

Dhandy mengaku telah bergonta-ganti perusahaan media sebanyak sebelas kali karena kebijakan perusahaan tempat ia bekerja tidak sesuai dengan hati nuraninya untuk membela kepentingan rakyat.

Dhandy menceritakan saat dia bekerja di perusahaan media MNC Grup, dimana pemilik MNC Grup mempraktikkan “Hostile Take Over” terhadap perusahaan lain yang ingin diakuisisinya dengan mengerahkan para wartawannya sebagai penyerang.

“Waktu pesawat Adam Air jatuh pada 1 Januari 2007, maka setiap pemberitaan tentang Adam Air maka sentimen negatifnya muncul. artinya harga sahamnya semakin murah. Semakin keras kita memberitakan maka harga saham Adam Air akan semakin anjlok lagi. Jadi selama ini saya merasa ketika saya menyerang Adam Air, menyerang industri penerbangan, saya merasa sedang seperti serdadu yang disuruh membikin harganya murah, setelah harganya murah bos saya atau pemilik MNC Grup Hary Tanoesoedibjo yang membeli sahamnya,” jelas Dhandy disambut ketawa para peserta diskusi.

Dhandy menyatakan itulah salah satu contoh, apakah seorang wartawan akan tunduk dan patuh kepada perusahaan yang mempunyai kepentingan “terselubung” melalui intervensi di ruang redaksi atau memilih keluar dari perusahaan media yang sudah tidak membela kepentingan masyarakat umum.

Berita Menarik Lainnya:  Wow Keren, Sosialisasi Aturan Cukai di Jombang Lewat Pentas Limbukan

Lalu siapa kah pengendali media secara global di Indonesia?

Dhandy menerangkan sudah banyak media yang bermunculan. Dari ribuan media di Indonesia baik radio, cetak, televisi sampai media online, itu ternyata pemiliknya hanya 12 kelompok usaha.

“Lagi-lagi oligarki itu nggak hanya Batubara, nggak hanya sawit, tapi juga media, karena media ini sangat powerful,” terang Dhandy.

Dulu untuk diterbitkannya sebuah media cetak sangat susah dan harus sesuai dengan kepentingan pemerintah saat zaman Soeharto.

“Apalagi zaman Soeharto, itu hampir menjadi kartel, nggak mungkin keluar izin baru untuk media cetak kalau tidak lewat kekuasaan Soeharto dan Menteri Penerangan Harmoko, jadi bener-bener harus sejalan dengan pemerintah, kalau keluar izin baru maka 10 persen sahamnya harus diberikan ke Harmoko waktu itu,” jlentehnya.

Ketika angkatan pertama perusahaan swasta televisi muncul seperti RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, lanjut Dhandy, itu semua pemiliknya adalah geng keluarga cendana atau keluarga Soeharto.

Lalu ketika muncul internet diawal Detikcom pada April 1998, dimana Detikcom awalnya didirikan oleh dua orang jurnalis yaitu Budiono Darsono dan Abdul Rahman.

Berita Menarik Lainnya:  Aksi Walk Out, Puluhan Peserta Musprov Pertina Sumut Minta Pemilihan Ulang

“Ya dua orang ini saja yang mulai detikcom awalnya begitu, dengan biaya media daring itu termurah dari sekian jenis media pada saat itu. Namun lama-kelamaan terjadi konsolidasi bisnis yang karena persaingan bisnis menggiring mereka harus terkonsolidasi dengan media yang besar. Detikcom akhirnya dibeli Trans Corp milik Chairul Tanjung. Itu menunjukkan bahwa walaupun awalnya dibikin secara independen, dengan modal “partikeliran” tapi perkembangan perusahaan media pada akhirnya akan terkonsolidasi menjadi konglomerasi juga,” ujar Dhandy.

Dhandy merincikan konglomerasi media di Indonesia yang mengarah pada oligarki kekuasaan, seperti Viva milik Grup Bakrie, MNC Grup juga membuat Okezone pemilik utamanya Hary Tanoesoedibjo, Metro TV itu Surya Paloh.

“Walaupun sudah reformasi, struktur kepemilikan media ini nggak banyak berubah dari Orde Baru, dulu RCTI dari tangan Bimantara yang merupakan keluarga cendana kemudian Hary Tanoesoedibjo disuruh mengurusi, Surya Paloh juga sama, dimana Metro TV juga dengan Bimantara pada awalnya jadi inilah estafet dari Orde Baru yang tidak banyak berubah sampai sekarang, kalau pun media-media baru muncul maka akan diakuisisi media besar kelompoknya itu itu saja, ketika sebagian besar perusahaan media sudah dikendalikan oligarki kekuasaan maka apa kabar kepentingan atau keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya.

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google Beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait