PT KTI Digugat di PN, Dipicu Dugaan Tak Penuhi Kewajiban

PT KTI
Suasana sidang gugatan oleh tiga badan usaha kepada PT Kutai Timber Indonesia (KTI) di PN Kota Probolinggo.
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-PROBOLINGGO – Dinilai tidak memenuhi kewajiban keuangan sesuai perjanjian, PT Kutai Timber Indonesia (KTI) di Kota Probolinggo, digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Kota Probolinggo oleh 3 badan usaha mitranya. Namun, sidang perdana yang digelar pada Kamis (21/04/2022) itu, ditunda dengan alasan perwakilan PT KTI yang hadir tidak membawa surat kelengkapan administrasi.

Tiga badan usaha sebagai penggugat PT KTI adalah CV Sholehati Bangun Mandiri, CV Globalindo Bangun Utama dan CV Gouden Kans. Diwakilkan pada kuasa hukumnya, ketiga CV ini menilai perusahaan kayu tersebut dianggap tidak memenuhi kewajiban keuangan sesuai perjanjian kontrak.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Halal Bihalal dengan Warga Madura, Gubernur Khofifah Ajak Tingkatkan Daya Tarik Investor

“Kami atas nama penggugat, ada upaya perbuatan melawan hukum oleh PT KTI. Ada kewajiban keuangan yang tidak dipenuhi, sehingga klien kami merasa dirugikan, sehingga atas dasar itulah kami menggugat dan hari ini sidang pertama, ” ucap Richard Aryanto Budhi, kuasa hukum ketiga penggugat di Kantor PN Kota Probolinggo, Jalan M Saleh.

Lanjut Richard, kewajiban keuangan yang tidak dipenuhi tersebut merupakan perjanjian atas biaya perawatan mesin. Karena dinilai tidak ada titik temu, jalan hukum pun ditempuh.

Berita Menarik Lainnya:  Ajakan Ketua PCNU Ngawi, Melek Jurnalistik Pentingnya Literasi

Perjanjian keuangan tersebut, kata Richard berakhir 28 Februari 2022 lalu. Namun, hingga hari ini kewajiban keuangan yang harus ditanggung oleh PT KTI, masih belum juga dilakukan.

Sementara itu, sidang perdana yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dr Boedi Haryantho, hakim anggota Boy Jefry Paulus dan Rifin Nurhakim Sahetapi ditunda. Sebab, perwakilan PT KTI yang dihadiri oleh Executive Officer, M Firdaus Jakfar tidak membawa surat keterangan maupun identitas.

“Oleh karena perwakilan PT KTI sebagai tergugat tidak membawa surat keterangan perusahaan dan identitas sebagai perwakilan perusahaan, namun hanya identitas pribadi maka sidang ditunda, sebab atas nama perusahaan dianggap tidak datang,” jelas Ketua Majelis Hakim Boedi Haryantho.

Berita Menarik Lainnya:  Simposium Peradaban NU, DPR RI: Kekuatan Baru Bagi Warga Madura untuk Kembangkan Peradaban

Sidang sendiri akan dilanjutkan pada Rabu, 27 April 2022 dengan agenda yang sama, pemeriksaan berkas gugatan.

Sementara, Executive Officer PT KTI, M Firdaus Jakfar menjelaskan, pihaknya hadir sebagai tergugat II. Dia tidak membawa kartu identitas dan surat keterangan sebagai Executive Officer PT KTI untuk ikut persidangan.

“Ini sidang gugatan terkait hubungan industrial, sifatnya perdata karena dianggap tidak sesuai kesepakatan. Tentunya akan terus kami ikuti sesuai mekanisme persidangan,” jelas Firdaus.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280