Pro-Kontra Kebijakan ODOL, GSJT Sepakati 4 Poin

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono, Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latief Usman, Kepala BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur saat menemui audiensi Perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT).
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-SURABAYA
Sebanyak 4 poin yang disepakati antara Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang menolak regulasi ODOL, dengan Pemprov, Polda, dan Kepala BPTD Jawa Timur, dalam perundingan yang dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Jalan A. Yani Surabaya, Jumat (11/3/2022).

Dalam aspirasi sebelumnya, GSJT menyampaikan surat kepada Kementerian Perhubungan RI dengan memuat biaya atau ongkos sopir kendaraan.

Bacaan Lainnya

Menginstruksikan bupati atau wali kota se-Jawa Timur untuk melayani pengujian kendaraan bermotor, ketiga melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan bermotor saat uji kendaraan terkait aturan zero ODOL per 1 Januari 2023.

Berita Menarik Lainnya:  Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ungkap Penyelundupan Satwa Dilindungi

Serta akan akan dilakukan monitoring atau evaluasi oleh Tim BPTD Wilayah XI Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Keempat, tidak ada penindakan oleh pihak Kepolisian, Dishub, dan BPTD sepanjang tidak membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lain.
Termasuk di jembatan timbang oleh BPTD, namun haanya sosialisasi terkait zero ODOL.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono, Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latief Usman, Kepala BPTD Wilayah XI Provinsi Jatim dan Perwakilan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) dalam rapat itu menyepakati empat poin kebijakan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) tentang Overdimensi dan Overload (ODOL).

Ads

Kata Emil Dardak Wagub Jatim itu, aspirasi GSJT telah disampaikan pada Kementerian Perhubungan RI dalam bentuk surat.

Berita Menarik Lainnya:  Sikap Indonesia di Tengah Desakan Negara Barat Agar Depak Rusia dari G20

Termasuk memberi instruksi kepada seluruh kepala daerah di Jatim untuk mempermudah uji KIR bagi sopir truk.

“Ibu gubernur telah bersurat ke Kemenhub terkait penerapan ODOL membuat sopir tersudutkan. Kami harap Kemenhub segera merumuskan agar para sopir bekerja baik,” tuturnya

Emil menegaskan bahwa Gubernur Khofifah juga mengeluarkan instruksi agar seluruh bupati dan wali kota untuk melayani KIR kendaraan truk.

“Semua atas perintah gubernur, memastikan balai-balai uji KIR melayani dan tidak boleh menolak kendaraan yang ODOL,” jelasnya.

Ads

Wagub menambahkan penindakan sopir truk ditiadakan. Namun ada catatan bagi sopir asal tidak membahayakan dirinya dan pengguna kendaraan lain.

“Tidak ada penindakan apabila melampaui dimensi atau muatan. Ada batasan yang sudah dipahami,” jelasnya.

Kesepakatan ini disetujui Polda Jatim, Dishub Provinsi Jatim, Kepala BPTD Wilayah XI Provinsi Jatim dan Perwakilan GSJ.

Berita Menarik Lainnya:  Ini Dukungan MarkPlus Pada Dua Bupati, Siapa Saja

Dengan adanya kesepakatan tersebut, para sopir bisa kembali beraktivitas sehingga roda perekonomian kembali berjalan.

“Saya berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang mendengarkan dan melayani perwakilan sopir yang memiliki unek-unek. Dengan demikian, roda ekonomi kembali bergerak sehingga masyarakat sejahtera,” ungkapnya.

Soal penindakan, Dirlantas Polda Jatim Latief Usman menegaskan tidak akan ada penindakan bagi sopir ODOL. Namanya jika sopir tidak membahayakan diirnya dan pengguna jalan lain.

“Jadi mereka harus sadar ketika membawa muatan banyak tapi ugal-ugalan itu disebut membahayakan,” tegasnya.

Kata Latief, per 1 Januari 2022 Polda Jatim telah menerapkan penindakan pelanggaran ODOL secara elektronik.

“Kami tidak akan bersentuhan dengan masyarakat. Silakan masyarakat beraktivitas agar ekonomi terus bergerak untuk mendukung pembangunan di Jatim,” pungkasnya.

banner 1024x730

Pos terkait

banner 800x800