Pendamping PKH-BPNT Nakal Perlu Diberi Shock Therapy

Pendamping PKH-BPNT Nakal Perlu Diberi Shock Therapy
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Putri Lestari (HPL).
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-LUMAJANG – Shock Therapy kepada pendamping PKH atau BPNT nakal itu dibutuhkan agar warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menerima kebutuhan sembako sesuai fakta, bukan dimanipulasi oleh e-Warung.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Putri Lestari (HPL) saat diskusi wawasan kebangsaan bertema partisipasi media massa mencerdaskan masyarakat dalam menjaga NKRI, Senin (28/2/2022) siang tadi.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Jambret Kalung Penjual Cenil, Pelaku Ditangkap Warga
banner 1024x1366

HPL juga menyampaikan kalau ada penyimpangan data atau belum terdaftar, warga harus datang sendiri ke desa atau kelurahan untuk mengajukan diri sebagai KPM.

“Laporkan jika ada kades atau lurah yang tidak mau mendaftarkan warganya sebagai KPM penerima PKH atau BPNT atau bansos lainnya,” katanya.

Menurutnya, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lumajang sebagai OPD yang menangani hal ini dapat mencabut data warga KPM yang sudah dirasa mampu dari sisi ekonomi, dan dapat dialihkan kepada warga lainnya yang memang betul-betul membutuhkan.

“Nanti bisa dari kader-kader ikut mengawal hal ini, dan ikut melaporkan jika ada temuan-temuan di lapangan, dan itu memang tugas kita,” tambah politisi PDIP ini.

Berita Menarik Lainnya:  Pasca Pandemi, Pemkab Bondowoso Realisasikan Program yang Berpihak ke Masyarakat

Terkait tema acara, kata HPL, kalau maraknya ujaran kebencian saat ini selalu memberikan dampak buruk kepada masyarakat.

“Berlaku kritis boleh, namun jangan sampai melanggar, apalagi di media sosial,” imbuhnya.

Sebagai anak muda, kata wanita asal Surabaya ini, seyogyanya dapat memperjuangkan aspirasi melalui sosial media dengan tetap mempertahankan negara kesatuan negara Indonesia (NKRI).

“Adanya polemik di masyarakat tentang anjuran yang tidak sinkron dengan peraturan pemerintah, seharusnya dipercayakan saja kepada pemerintah seperti kasus pandemi ini,” terangnya lagi.

Berita Menarik Lainnya:  Reses Perdana, Anggota DPR RI Haerul Amri Perjuangkan Beasiswa

Masa pandemi ini, kata wanita yang aktif di pendampingan buruh harus diserahkan kepada ahlinya. WHO sudah ada pakar dunia terkait kesehatan.

“Konsultasikan saja kepada dokter jika membutuhkan informasi yang valid terkait Covid-19,” jelasnya.

Selain itu, nara sumber lainnya, Hari Purwanto, mengatakan mengapa UU ITE penting bagi masyarakat, karena hal itu untuk melindungi warga negara Indonesia.

“Bijak dalam bermedsos, pingin viral tapi harus hati-hati,” pesannya.

Hari yang juga seorang jurnalis ini mengatakan jangan sampai usai bermedsos terus berurusan dengan hukum.

“Berpandai-pandailah dalam bermedsos ya,” ujar pria yang juga berprofesi sebagai dosen ini.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280