Pemkot Probolinggo Larang ASN Terima Parcel dan Pakai Mobnas untuk Mudik

Pemkot Probolinggo
Wali Kota Probolinggo, Jadi Zainal Abidin menegaskan larangan bagi ASN parcel dan menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-PROBOLINGGO – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo melalui Wali Kota Hadi Zainal Abidin, tegas melarang aparatur sipil negara (ASN) terima parcel dalam bentuk apapun. Tak hanya itu, kendaraan mobil dinas pun dilarang penuh digunakan ASN untuk berpergian terutama liburan di Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

Larangan tersebut tertuang dalam surat edaran Wali Kota Probolinggo 21 April 2022 nomor : 800/2216/425.302/2022 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya di Pemerintah Kota Probolinggo, yang disampaikan saat jumpa pers di rumah dinas wali kota, Jumat (29/4/2022) ditemani Kepala Dinas Kominfo, Pujo Agung Satrio.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Buka Rakor MJC 2022, Wagub Emil Ajak Milenial Lebih Berani Hadapi Gig Economy
banner 1920x1080

“Surat edaran ini menjadi acuan untuk semua ASN di semua level, mulai dari kelurahan, kecamatan, perangkat daerah hingga di tingkat saya sebagai wali kota dilarang menerima parsel dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Apabila ada yang mengetahui bisa langsung menginformasikan pelaporannya dan sudah diatur dalam surat edaran ini,” ujar Wali Kota Habib Hadi ini.

Berita Menarik Lainnya:  Gema HDKD 2021, Hari Kedua Petugas Layanan Publik Lapas Probolinggo Kenakan Pakaian Adat

Tak hanya larangan menerima parcel, ASN juga dilarang keras menggunakan mobil dinas untuk perjalanan mudik lebaran Idul Fitri. Bahkan ia bakal menyiapkan sanksi jika ditemukan ASN mudik menggunakan mobil plat merah.

“Kita menegaskan kembali mobil dinas dilarang untuk digunakan mudik libur cuti bersama ini. Kami tuangkan dalam surat edaran agar menjadi landasan atau aturan apabila ada yang melanggar maka kita bisa beri sanksi sesuai aturan yang ada,” tegasnya.

Jika ada ASN yang melanggar, pihaknya akan memberikan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen kepegawaian dengan perjanjian kerja.

Berita Menarik Lainnya:  Misterius, Air Sungai di Jombang Kembali Berwarna Merah

“Ini semua kami tuangkan dalam surat edaran supaya bisa menjadi pedoman dan dasar dalam melaksanakan tugas ataupun dalam memberikan sanksi jika hal itu terjadi,” tegas Habib Hadi.

Wali Kota juga tak akan menempatkan kendaraan mobdin menjadi satu dalam satu tempat. Ia percaya pada masing-masing OPD, untuk mengamankan mobdin dari penggunaan mudik lebaran.

“Saya percayakan pada OPD masing-masing, mereka punya tempat sendiri. Yang pasti, agar kendaraan itu aman tidak digunakan ASN untuk liburan,” pungkasnya.

banner 600x310

Pos terkait