Melihat Kasus Aksi Pungli BPNT/BPS di Desa Bakalanrayung Jombang, Sampai Manakah ?

Pemdes Bakalan Rayung Diduga Jombang Pungli Bantuan Tunai KPM
Gambar Ilustrasi.
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-JOMBANG – Dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum perangkat Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang terus berlanjut dan disikapi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Rupanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diganti menjadi Bantuan Program Sembako (BPS) secara tunai tersebut telah diakui oleh Kepala Desa setempat, Budiyono.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1366

Budiyono membenarkan salah satu perangkat desanya telah nekat mengambil hak milik sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga setempat.

“Iya benar ada, tapi bukan berarti ada pengondisian ya. Telah ditemukan perangkat desa yang melakukan hal itu dan pada hari ini pun, kami meminta untuk mengembalikan uang tersebut,” ujar Kades Bakalanrayung Budiyono kepada Beritabangsa.com.

Sedikitnya terdapat 23 KPM yang bantuannya telah dipungut dengan besaran sekitar Rp100 hingga Rp150 ribu. Dana tersebut diakui telah dimintai setelah sejumlah KPM melakukan pencairan. Namun demikian, pihaknya mengaku bahwa baru mengetahui kejadian itu terjadi.

“Baru tahu juga saya Mas, makanya langsung saya suruh kembalikan. Dan semuanya pada waktu warga semua dikumpulkan di balai desa, sudah menerima bantuan yang katanya diminta itu,” jelasnya saat ditemui di Balai Desa Bakalanrayung, Jombang.

Lanjut Budiyono saat disinggung soal maksud dan tujuan pemungutan dana bantuan tersebut. Ia hanya menggelengkan kepalanya dan meminta agar konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan saja.

“Kurang tau saya Mas. Yang terpenting tidak ada pengondisian dari saya maupun pemerintahan desa di Bakalanrayung ini. Coba tanyakan saja pada yang melakukan,” katanya.

Kala siang hari itu, puluhan emak-emak penerima bantuan dimaksud berjejer duduk dengan rapi dan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat di desa setempat. Satu persatu mendapat panggilan guna menerima kembali dana bantuannya yang selama ini dipungli.

Namun demikian, Budiyono hanya bungkam saat disinggung tindakan atau sanksi apa yang lantas diberikan terhadap oknom perangkat desa tersebut. Kades ini hanya menyampaikan jika akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kecamatan Kudu dan pihak yang berwenang lainnya.

Berita Menarik Lainnya:  Colabora Nite, Usung Ekonomi Colaboratif Libatkan UMKM

“Tadi sudah kami lakukan mediasi bersama yang bersangkutan, dan pelaku mengakui dengan sendirinya sendiri. Kalau tindakan sanksi, nanti kita koordinasikan terlebih dahulu ke kecamatan dan BPD,” jelasnya.

Dinsos Jombang tidak tindak tegas adanya pungli bantuan d Desa Bakalanrayung

Halaman Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jombang
Halaman Kantor Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Dikonfirmasi secara terpisah, Dinas Sosial Kabupaten Jombang menyebutkan bahwa permasalahan adanya pungli bantuan dinyatakan benar ada. Namun demikian, sanksi yang diberikan hanya pengembalian dana bantuan yang dipungut saja.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Hari Purnomo melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (linjamsos), Albarian Rista Gunarto.

“Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa uang yang ditarik dari KPM akan dikembalikan. Dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada masing-masing KPM yang ditarik uang,” tutur Albarian Rista Gunarto saat dikonfirmasi Beritabangsa.com melalui pesan WhatsApp.

Pihaknya menyikapi aksi yang dilakukan oleh oknum perangkat desa di Desa Bakalanrayung tersebut, sungguh memprihatinkan dan merasa kasian. Karena menurutnya, bantuan tersebut seharusnya sepenuhnya diberikan tanpa adanya pungutan.

“Karena pada hakikatnya KPM adalah orang-orang yang perlu dibantu jadi ketika mendapat bantuan seharusnya ditambahi, bukan malah bantuanya dijadikan ajang pungli. Maka dari itu, Dinsos Jombang memastikan bahwa bantuan yang dipungut sudah diterima kembali,” katanya.

Senada saat disinggung soal sanksi tegasnya, pihaknya tidak bisa menjelaskan secara detail. Hanya saja mengatakan jika persoalan sanksi, semua diserahkan kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, DPMD, Inspektorat dan pihak berwenang lainnya.

“Untuk masalah perlu sanksi atau tidak kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemdes, Kecamatan dan DPMD selaku Pembina Pemerintahan Desa serta Inspektorat selaku APIP,” pungkasnya.

DPRD Jombang Minta Pelaku Pungli Ditindak Tegas

Halaman Kantor DPRD Jombang
Halaman Kantor DPRD Jombang

Adanya pungutan liar (Pungli) ke sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diganti menjadi Bantuan Program Sembako (BPS) secara tunai di Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, didengar dan disikapi langsung oleh wakil rakyat di Kabupaten Jombang.

Ketua Komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati menyampaikan bahwa, yang dilakukan pemerintah desa setempat soal pungutan dana bantuan itu merupakan hal yang melanggar hukum. Bahkan menurutnya, oknum perangkat desa setempat bisa ditindak pidanakan.

Berita Menarik Lainnya:  Dies Natalis ke-50, Alumni FKH Unair Sinergi untuk Negeri

“Iya kok berani ya, tidak boleh loh. Apapun alasannya tidak dibenarkan untuk melakukan pemotongan seperti itu,” ujar Erna Kuswati saat dikonfirmasi.

Menurutnya sungguh tega dan tidak patut dicontoh oleh Pemdes lainnya, memungut dana bantuan milik KPM. Dari bantuan senilai Rp600 ribu yang didapat per KPM, diketahui dipungut rata-rata Rp100 – Rp150 ribu.

Sementara itu pihaknya berupaya agar pihak yang berwewenang dalam menindaklanjuti kasus yang sempat meresahkan warga KPM setempat mengeluh, bisa mendapatkan sanksi tegas. Bahkan masuk dalam unsur pidana.

“Kami meminta agar ada peringatan untuk oknum perangkat desa itu. Kalau masalah pencopotan jabatan memang kewenangan dari desa,” lanjutnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Dikonfirmasi terpisah, tidak jauh berbeda yang disampaikan oleh salah satu wakil rakyat di lingkungan DPRD Jombang ini. Anggota Komisi D DPRD Jombang Mustofa, menjelaskan jika yang dilakukan oleh oknum Pemerintah Desa Bakalanrayung terkait pungutan bantuan itu sudah masuk ranah pidana.

“Kalau ini sudah melanggar hukum, sudah masuk unsur pidana,” ujar Mustofa saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Sementara saat disinggung soal sanksi terhadap oknum perangkat desa setempat, Mustofa berupaya agar yang bersangkutan mendapat peringatan atau sanksi tegas.

“Kalau tidak dicopot, ya paling tidak mendapat surat peringatan begitu. Harus ada sanksi tegas,” pungkas Mustofa Anggota Komisi D DPRD Jombang.

Pakar Hukum Jombang sebut Inspektorat dan APH harus bergerak

Sholikin Ruslie, Praktisi Hukum asal Jombang
Sholikin Ruslie, Praktisi Hukum asal Jombang

Tak hanya didengar oleh wakil rakyat, aksi pungli BPNT/BPS yang baru dicairkan secara tunai tersebut juga didengar oleh Praktisi Hukum asal Kabupaten Jombang, yakni Sholikin Ruslie.

Menurutnya, jika sanksi yang diberikan Kades Bakalanrayung terhadap oknum perangkat desa yang diduga pelaku pungli bantuan tersebut hanya disanksi pengembalian dana saja, tidak benar. Kata Sholikin, yang bersangkutan lantas diberikan sanksi tegas.

“Jika Kades (Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang) merasa baru tau dan setelah tau meminta yang bersangkutan mengembalikan, bukan cara yg benar. Karena seperti iniah korupsi yg sesungguhnya, secara formil maupun materiil terpenuhi aspeknya,” ujar Sholikin Ruslie kepada Beritabangsa.com.

Dengan pengakuan Kades setempat terkait adanya pungli bantuan dimaksud, menurut pakar hukum ini sudah dinilai bagus. Namun demikian menurutnya, peringatan ataupun sanksi juga butuh diberikan.

Berita Menarik Lainnya:  Bulan Bung Karno, PDIP Kota Probolinggo Gelar Festival Kuliner

“Selain mengembalikan juga perlu upaya administartif yaitu pemberian peringatan tertulis, bentuknya seperti apa bisa koordinasi dengan camat,” lanjutnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Tak sampai disitu, ia juga bertanya-tanya mengapa pihak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) Jombang masih belum juga melangkah. Sedangkan kasusnya menurutnya sudah dinilai jelas dan secara formil maupun materiil sudah terpenuhi.

“Hal-hal seperti ini inspektorat juga tidak boleh melakukan pembiaran. Harusnya berinisiatif, jangan nunggu ada laporan seakan-akan tidak tau. Jangan sampai inspektorat sampai kedahuluan APH,” bebernya.

“Lalu kan katanya sudah dikembalikan, apakah APH masih bisa melangkah?. Meskipun sudah dikembalikn APH tetap bisa melangkah, karena unsur pidananya sudah kena dan tidak bisa dihapuskan karena pengembalian,” lanjut Sholikin Ruslie memungkasi.

Kapolres Jombang sebut sudah dilakukan penyelidikan

Kapolres Jombang, AKBP Moh Nurhidayat.
Kapolres Jombang, AKBP Moh Nurhidayat.

Adanya pungutan liar (Pungli) ke sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diganti menjadi Bantuan Program Sembako (BPS) secara tunai di Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, akhirnya disikapi juga oleh polisi.

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Jombang AKBP Moh Nurhidayat menjelaskan bahwa pihaknya sudah memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan.

“Kemaren Sasatreskrim Polres Jombang sudah lidik mas,” ujar Kapolres Jombang AKBP Moh Nurhidayat kepada Beritabangsa.com.

Sementara saat disinggung lebih lanjut mengenai penyelidikan yang dimaksud, AKBP Moh Nurhidayat belum bisa menjelaskan secara detail. Pihaknya menyarankan agar untuk konfirmasi kepada pihak kepolisian bagian satreskrim polres Jombang.

“Ke Kastreskrim (Polres Jombang) ya,” singkat pesan Kapolres Jombang melalui pesan WhatsApp memungkasi.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kasatreskrim Polres Jombang AKP Teguh Setiawan juha masih belum bisa menjelaskan terkait kasus yang dimaksud. Hingga berita ini diunggah, pihaknya masih belum merespon sejumlah pesan dengan beberapa pertanyaan melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu diketahui sebelumnya bahwa, sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang baru diganti tunai di Desa Bakalan Rayung, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, diduga diwarnai pungutan liar (pungli).

Pasalnya bantuan tunai yang baru dicairkan melalui PT Pos Indonesia, itu diduga masih dipungut oleh oknum pemerintah desa setempat.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280