LARM-GAK Dukung Polrestabes Surabaya Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilwali Surabaya 2020

LARM-GAK
Sekjen LARM-GAK, Baihaki Akbar.

BERITABANGSA.COM-SURABAYA – Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) mendukung penuh Polrestabes Surabaya untuk mengusut kasus dugaan korupsi dana hibah Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya tahun 2020.

“Kami berharap agar kasus tersebut segera dinaikkan ke tingkat penyidikan dan segera ada penetapan tersangka,” kata Sekjen LARM-GAK, Baihaki Akbar dalam keterangan m yang diterima redaksi beritabangsa.com, Senin (13/6).

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  KRI Sultan Iskandar Muda-367 Terima Kunjungan Dua Pejabat di Lebanon
banner 1920x1080

Baihaki mengajak masyarakat Surabaya untuk ikut mengawal kasus dugaan korupsi di tubuh Komisi Pemilhan Umum (KPU) Surabaya tersebut hingga tuntas. Lebih lanjut dirinya menyebut jika dana hibah tersebut bersumber dari APBD Surabaya sebesar Rp 101,24 miliar.

“Kami mengajak seluruh warga kota Surabaya untuk turut serta mengawal kasus ini hingga sampai putusan Inkrcaht dari pengadilan,” ajaknya.

Berita Menarik Lainnya:  Tragedi Waterpark Kenjeran, 16 Korban Terluka, Kenpark Diduga Lalai

Sebelumnya, Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui kasus dugaan korupsi diinstitusinya tengah dilidik oleh Polrestabes Surabaya. Justru dia mengklaim mengetahui dari media.

“Hingga saat ini kami belum tahu dan belum mendengar apapun. Saya tahunya juga dari teman-teman media,” ujarnya, Rabu (6/6).

Sementara Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Mirzal Maulana membenarkan kasus tersebut tengah dilidik oleh Unit Tipikor.

Berita Menarik Lainnya:  Puluhan Petani di Jombang Deklarasikan Erick Thohir Sebagai Presiden 2024

“Benar hari ini kita sudah memeriksa satu orang saksi di Unit Tipikor Satreskrim Polrestabes Surabaya,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (7/6).

Untuk diketahui, dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilwali Surabaya tahun 2020 ini, Polrestabes Surabaya telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk dimintai keterangan.

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *