Diklat Calon KS Berbayar, Aktivis PGRI Jatim: Pungli Tak Dibenarkan 

PGRI Jatim
Ilham Wahyudi, Aktivis Pendidikan PGRI Jatim.
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-BONDOWOSO – Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan secara berbayar untuk penyiapan calon Kepala Sekolah (KS) meliputi KS TK, SD dan SMP kini menuai sorotan pengurus PGRI Jawa Timur.

Beban biaya pelaksanaan diklat terpaksa dibebankan kepada peserta lantaran tidak ada kafer dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Bondowoso.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Profesor SEW Bedah Etika Profesi Hukum di Indonesia
banner 1024x1366

Aktivis Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur, Ilham Wahyudi, mengatakan, Dinas Pendidikan Bondowoso dianggap tidak tahu aturan hukum sehingga memungut dana dari peserta. Bisa mengarah ke pungutan liar.

“Jika penarikan ini benar terjadi jelas ini ada indikasi pungli, ini sangat tidak dibenarkan jika penyelenggaranya, berarti Dinas Pendidikan tidak tahu aturan hukum,” ujarnya.

Dengan adanya pungutan tersebut, kata Ilham, Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso diduga melanggar sejumlah Undang-undang, baik Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 49 ayat 1, di sana dijelaskan bahwa ada lima hak guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Berita Menarik Lainnya:  Lantik IKA Unair, Khofifah: Konektivitas Dudika dan Perguruan Tinggi Penting

“Salah satunya pembinaan karir, sesuai tuntutan pengembangan keprofesian. Jadi tuntutan karir, di mana seorang guru jadi seorang kepala sekolah adalah hak guru. Kepala Sekolah memang harus lulus diklat tapi bukan guru yang harus dibebankan,” terangnya.

Sementara itu pihak Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur, Tika, menolak memberikan keterangan dengan alasan satu pintu dengan Dinas Pendidikan Bondowoso.

Berita Menarik Lainnya:  Universitas Narotama Manfaatkan Program Kampus Merdeka Belajar Sebaik Mungkin

“Mohon maaf Mas, kami tidak punya kewenangan untuk memberikan keterangan terkait kegiatan kerja sama tersebut, karena kami murni hanya sebagai penyelenggara,” ujarnya.

Mengenai biaya yang diminta kepada setiap peserta, dia mengatakan mengetahui karena ada MoU dalam kerjasama tersebut.

“Jelas mengetahui, karena ada MoU di dalamnya, tapi mohon maaf untuk mengetahui informasi terkait kegiatan tersebut kami satu pintu di Dinas Pendidikan,” tutupnya.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280