Bupati Asahan Hadiri Sosialisasi UU No 18 Tahun 2017 di Pemprov Sumut

Bupati Asahan Hadiri Sosialisasi UU No 18 Tahun l 2017 di Pemprov Sumut
Bupati Asahan H Surya dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi foto bersama aparat setempat dalam acara penandatanganan nota kesepahaman.
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-ASAHAN
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta seluruh pemerintah daerah terutama di Selat Malaka yang menjadi pintu keluar Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal agar memperketat penjagaan.

Dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) diharapkan dapat mempermudah sekaligus memberikan kepastian masyarakat yang ingin kerj ke luar negeri.

Bacaan Lainnya

“Untuk itu kita akan mempelejari UU ini, dan akan kita lakukan koordinasi secara ketat, yang diharapkan dapat memudahkan rakyat Sumut untuk bekerja ke luar negeri. Martabat bangsa ini juga harus kita pikirkan, dengan memberikan mereka kepastian, kemampuan serta perlindungan dari rambut hingga ujung kaki mereka,” ucap Edy Rahmayadi saat rakor terbatas sosialisasi UU nomor 18 tahun 2017 BP2MI bersama Pemprov Sumut dan Bupati/Wali Kota se-Sumut.

Berita Menarik Lainnya:  Problem Pupuk Bersubsidi Terulang Tiap Tahun, HKTI Bikin Solusi POC

Hadir diantaranya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Deputi Kawasan Amerika Pasifik Lasro Simbolon, Dorkopimda, Bupati dan Wali Kota se-Sumut serta OPD.

Permasalahan PMI ilegal ini menurut Edy Rahmayadi diduga karena mahalnya biaya perjalanan dan sulitnya pengurusan administrasi, sehingga masyarakat nekat bekerja keluar negeri secara ilegal.

“Permasalahan ini harus dicari solusinya, karena mereka mau resmi kerja begitu sulit. Saya meminta Bupati dan Wali Kota untuk kita bersama mencari solusi demi bangsa ini. Saya akan berusaha membangun Sumut ini agar rakyat Sumut tidak tergiur untuk bekerja ke luar negri karena sudah sangat nyaman bekerja di kampungnya sendiri,” katanya.

Ads

Sementara Kepala BP2MI Benny Rhamdani kesempatan itu meminta kerjasama pemerintah daerah dalam menghentikan PMI ilegal ini, agar pemerintah dapat memberikan perlindungan pada PMI.

Berita Menarik Lainnya:  Warga Buduran Tertipu Teman Lama, Modusnya Bisa Masukkan CPNS

Lahirnya UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran ini merupakan solusi perlindungan bagi PMI baik sebelum bekerja maupun sesudah bekerja ke luar negeri.

“Dari Sumut itu banyak pekerja sebagai operator, perkebunan dan penata laksana rumah tangga. Komitmen yang sangat tinggi di Pemprov Sumut didukung Forkopimda untuk menghentikan PMI ilegal diyakini dapat menuntaskan permasalahan ini,” katanya.

Menurut Benny, faktor mereka bekerja PMI ilegal yang utama adalah faktor ekonomi ingin segera bekerja. Hal ini dimanfaatkan oleh penyalur PMI ilega untukl mencari keuntungan dengan memberi pinjaman pada PMI, yang ujungnya potong bayaran.

Ads

Kata Benny, pemerintah saat ini sudah mempermudah aturan PMI yang ingin bekerja akan diberikan KUR hingga Rp100 juta, kemudian diberikan pelatihan. BP2MI akan segara menyiapkan skema untuk kemudahan dengan program pemda lalu sosialisasi ke masyarakat.

“Dengan kegiatan ini kita ingin kolaborasi semakin kuat dengan Pemda, karena peluang kerja keluar negeri sangat terbuka dan cepat. Jepang saja membutuhkan PMI kita sebanyak 70 ribu dengan standar gaji 22 jt dengan hanya tamatan SMA,” katanya. Acara tersebut juga diisi dengan penandatangan MoU dengan Bupati dan Wali Kota se-Sumut mengenai kolaborasi permasalahan PMI ilegal tersebut.

Berita Menarik Lainnya:  Berkunjung ke Bangkalan, Kang Emil Puji Kelezatan Sate Madura

Setelah usai mengikuti sosialosasi ini Bupati Asahan H Surya, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan akan mendukung program yang dilakukan oleh BP2MI dan Pemprov Sumatera Utara.

Bupati juga mengatakan, saat ini banyak masyarakat Kabupaten Asahan yang menjadi pahlawan devisa (PMI) di negara luar untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

“Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Asahan akan mendukung Undang-undang tersebut, sehingga para PMI terkhusus PMI Asal Kabupaten Asahan mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri,” ucap Bupati Asahan saat mengakhiri pembicaraannya yang didampingi oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan.

banner 1024x730

Pos terkait

banner 800x800