300 Kades se-Jatim Digembleng KPK, Seberapa Parah Korupsi di Desa ?

Ketua KPK RI, Firli Bahuri saat memberikan Cinderamata kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM– SURABAYA- Sebanyak 300 perwakilan desa dan perwakilan kepala daerah se- Jawa Timur digembleng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Islamic Center Surabaya, Rabu (14/9/2022).

Tak tanggung-tanggung mereka dimentori langsung Ketua KPK RI, Firli Bahuri.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1366

Kegiatan ini digelar di Jawa Timur, menyusul ada satu desa jadi percontohan Desa Anti Korupsi, yakni Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi.

Sebelumnya, desa ini satu dari 10 desa percontohan se Indonesia yang dipilih KPK dalam program Desa Anti Korupsi, yang diinisiasi Kemendes PDTT, Kemenkeu, dan Kemendagri.

Selaku tuan rumah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengajak semua pihak menjauhi perilaku korupsi.

Khusus kepada Kades, pemahaman dalam bimbingan teknis kali ini, diharapkan jadi penguat manajemen pengelolaan desa yang bebas korupsi. Ujungnya memberi percepatan bagi kemajuan desa di Jatim.

Berita Menarik Lainnya:  DP3AK Pemprov Jatim Cek Pelayanan Dispendukcapil Malang

“Yang ingin saya tegaskan pada panjenganan semua adalah komitmen bersama. Jangan ada korupsi di semua lini di Jawa Timur,” tegas Khofifah.

Khofifah menyitir pesan Bung Karno, Bung Hatta, Gus Dur dan Presiden RI, Joko Widodo, agar semua pihak meningkatkan kesejahteraan dan terus membangun desa.

“Pembangunan desa di seluruh tanah air merupakan pondasi dasar kemajuan bangsa. Bahwa pondasi kemajuan bangsa dimulai dari desa,” pesan Khofifah.

Di Jawa Timur kekuatan dana desa begitu besar. Dari 7.724 desa di Jatim di 2015 hingga 2022 totalnya mencapai Rp50,319 triliun.

Selain itu Jawa Timur memiliki jumlah Desa Mandiri tertinggi nasional yakni berjumlah 1.490 desa atau sebanyak 23,88%.

Kata Khofifah, Dana Desa telah memberikan bukti penguatan bagi masyarakat, buktinya di Desa Sekapuk Gresik yang mengembangkan Wisata Alam Setigi (Selo Tirto Giri).

Konsepnya, setiap Rukun Tetangga (RT) memiliki warung di kawasan wisata itu. Sehingga RT memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan bisa dipakai untuk beasiswa anak-anak warga setempat.

Berita Menarik Lainnya:  Siswa SD Citrodiwangsan 02 Divaksin

Contoh lain, BUMDes di Jatim yang sukses adalah di Pujon Kidul yang memiliki produktivitas sangat tinggi, bisa membuka lapangan pekerjaan bagi 1.600 tenaga kerja.

Untuk mendukung BUMDes sukses ini Pemerintah Provinsi Jatim, memberikan dukungan Rp100 miliar bagi desa yang telah menyiapkan BUMDes dan BUMDesma.

“Saya harap Kades mengikuti acara ini sampai selesai. Sehingga dapat ilmu pengelolahan layanan masyarakat yang lebih baik,” jelas Khofifah.

Soal ancaman krisis pangan, Khofifah optimis Jawa Timur bisa menghindarinya dan bisa dijawab oleh Kades.

Untuk data produksi padi Jawa Timur 2020, 2021 dan 2022 tertinggi nasional. Per 30 Juli 2022 sudah terdata 8,3 juta ton produksi padi.

“Sampai Desember 2022 kita bisa menghasilkan 10 juta ton. Dari situ kita optimis berdampak pada penurunan kemiskinan,” jelas Khofifah.

Untuk data penurunan kemiskinan di Jawa Timur pada y o y (year on year) tertinggi di Indonesia. Yakni sebanyak 391.400 jiwa dan memberi kontribusi 28,3% penurunan kemiskinan nasional.

Berita Menarik Lainnya:  Supeltas Saksikan Detik-detik Truk Terguling di Jombang yang Tewaskan 4 Buruh Tani

“Tentu penguatan anti korupsi merupakan salah satu jalan agar angka kemiskinan semakin menurun,” tutup Khofifah.

Sementara itu Ketua KPK RI Firli Bahuri, mengapresiasi Provinsi Jawa Timur atas prestasinya meningkatkan kesejahteraan yang dimulai dari tingkat desa.

“Banyak desa memberi kontribusi yang sangat besar pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Termasuk upaya untuk mengentaskan kemiskinan,” kata Firli.

Firli juga mengapresiasi prestasi Jawa Timur yang mempertahankan ketahanan pangan,sehingga dapat apresiasi langsung dari Presiden RI Joko Widodo.

KPK dengan program Desa Anti Korupsi sebagai langkah cinta kepada desa. Data KPK RI, sejak 2015 hingga 2021 sebanyak 686 perangkat desa tersangkut kasus korupsi.

“Jangan sampai ada lagi perangkat desa yang tersangkut korupsi. Karena turunnya dana desa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Jangan hanya jadi penonton, tapi tidak melakukan apa-apa,” tutupnya.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280