SK Tak Kunjung Turun, PCNU Surabaya Terancam Tak Bisa Jadi Peserta Muktamar

Keterangan foto: Ketua PCNU Kota Surabaya KH Muhibbin Zuhri.
Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Surabaya – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya terancam tak bisa menjadi peserta dalam Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember 2021 mendatang.

Sebab hingga detik ini, PCNU Kota Surabaya belum mengantongi Surat Keputusan (SK).

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

“Kami melihat ada upaya atau usaha sistematis oknum-oknum tertentu yang menghalangi Surabaya ini untuk terlibat dalam kepesertaan Muktamar,” tegas Ketua PCNU Kota Surabaya, KH Muhibbin Zuhri, Jumat (12/11/2021).

KH Muhibbin sangat menyayangkan situasi tersebut. Ia mengingatkan Surabaya merupakan tempat bersejarah kelahiran NU.

“Sebab itu agar dipertimbangkan kembali lah. Ada sejumlah usaha untuk menghalangi PCNU Surabaya menjadi peserta Muktamar,” tandasnya.

Menurut KH Muhibbin, salah satu syarat mengikuti Muktamar adalah SK Kepengurusan PCNU.

“Ya, tentu saja karena semua proses sudah dilakukan. Dan kami tidak menyelenggarakan sendiri yang menyelenggarakan langsung PBNU, kami nggak boleh terlibat sudah terpilih secara demokratis dan itu mencerminkan kehendak dari ulama dan warga NU di Kota Surabaya. Lalu aneh kalau kemudian ini tidak ditindaklanjuti dalam bentuk pengesahan,” beber KH Muhibbin.

Ia menyebutkan, secara de facto, mandataris organisasi PCNU Surabaya telah terpilih. Bahkan kepengurusan telah tersusun dan telah melakukan realisasi amanah dalam bentuk program.

“Ini mau apa lagi. Kita tak mau berandai-andai,” ujarnya.

Berita Menarik Lainnya:  Viralnya Dugaan Monopoli 1 Vendor di Kalangan Pemprov Jatim Tidak Direspon Owner CE

Menurut Muhibbin, secara teknis yang menggelar adalah caretaker konferensi cabang beberapa waktu lalu adalah pihak PBNU.

Konferensi cabang oleh Caretaker PBNU di Kantor PCNU Kota Surabaya tersebut menghasilkan kembali duet KH Mas Sulaiman (Rois Syuriyah) dan Dr H Muhibbin Zuhri (Ketua Tanfidziyah) periode 2021-2026 mulai 6 Maret 2021 lalu.

Setelah itu selesai apakah untuk proses selanjutnya harus ada rekomendasi dari PWNU, pria yang juga akrab disapa Cak Hibbin itu mengataka sudah sesuai AD/ART.

“Ya, jadi di NU itu berlaku suatu aturan baik dalam AD/ART maupun peraturan organisasi yang diberlakukan oleh PBNU bahwa hasil konferensi itu diajukan kepada PBNU untuk mendapatkan pengesahan dengan rekomendasi PWNU dalam hal ini kalau Surabaya ya PWNU Jatim,” ujarnya.

Tapi, lanjut Muhibbin, PWNU Jatim kemudian tidak mau mengeluarkan rekomendasi.

Padahal seharusnya menurut Peraturan Organisasi (PO) NU dalam kurun waktu satu bulan apabila PWNU tidak mengeluarkan rekomendasinya, terdapat kalimat PBNU harus mengeluarkan SK.

“Nah, lebih dari satu bulan bahkan ini sudah tujuh bulan PBNU tidak mengeluarkan SK,” kata Muhibbin.

“Berarti secara organisatoris, PBNU telah melanggar AD/ART, telah melanggar peraturan organisasinya sendiri. Organisasi NU,” tambahnya.

Oleh karena itu pihaknya menyayangkan kenapa PBNU memberikan contoh untuk tidak taat kepada aturan.

Sementara seluruh anggota diminta untuk berpedoman pada AD/ART dan Peraturan Organisasi.

Muhibbin menerangkan, faktor apa yang membuat PWNU tidak mengeluarkan rekomendasi yaitu karena merasa tidak dilibatkan oleh Caretaker PBNU di dalam penyelenggaraan konferensi PCNU Kota Surabaya.

“Itu bukan urusannya orang Surabaya kan? Ya harusnya diselesaikan oleh para pimpinan sendiri, acuan penyelesaiannya ya kembali pada AD/ART,” ujarnya.

Berita Menarik Lainnya:  Demi Sejahterakan Rakyat, PCNU Siap Sinergi dengan Pemkab Malang

Ia melanjutkan, PWNU Jatim boleh saja tidak mengeluarkan rekomendasi, tetapi menjadi kewajiban PBNU tetap untuk meng-SK kan sebuah proses yang sudah sah.

“Kan, gitu harusnya. Hanya saja lalu di internal PBNU sendiri ada conflict of interest. Ya, berkaitan dengan personal juga saya kira ada kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Muktamar,” ungkapnya.

“Kan kami tahu itu ada tarik menarik pimpinan organisasi sedemikian rupa. Sedangkan untuk pengesahan itu harus ditandatangani oleh para pihak yang hari ini menjelang Muktamar itu beda-beda kepentingan. Bisa dimaklumi bahwa ada paket A, paket B dan itu ya kami tidak mungkin ditarik ke sana ke sini untuk urusan yang mestinya sudah menjadi kewajiban dari pengurus besar,” tambahnya panjang lebar.

Lalu, langkah apa yang akan dilakukan PCNU Surabaya karena sudah tujuh bulan SK tak kunjung dalam genggaman?

“Kami sudah memberikan satu telaah hukum juga secara organisatoris ya, sudah melayangkan beberapa kali surat permohonan sampai kami ulang permohonannya terakhir kami menyampaikan telaah atau kajian hukum berkaitan dengan peraturan yang barusan saya sebutkan itu tadi. Jadi itu yang bisa kami lakukan, bagaimanapun policy di PBNU,” bebernya.

“Sedangkan PWNU kalau kami lihat tidak menerima hasil konferensi yang dilakukan oleh PBNU, mereka menyatakan ketidakabsahan dari proses tersebut dan minta PBNU supaya memberikan kewenangan kepada PWNU untuk men-take over untuk selanjutnya menggelar Konferwil,” tambah Muhibbin.

“Tetapi PBNU juga tidak mengeluarkan surat atau keputusan apapun. Tentu juga tidak bisa mengeluarkan, karena kalau yang satu cocok kepada grup A nah ini kan,” lanjutnya.

Berita Menarik Lainnya:  Ketua PP Muslimat, Khofifah I.P: NU Musti Percepat Transformasi Digital untuk Dakwah dan Pemberdayaan Ekonomi

Padahal tanpa rekomendasi PWNU harusnya PBNU bisa melakukan?

“Bisa, harusnya bisa menyampaikan keputusan. Kan organisasi ini nggak boleh mandek hanya gara-gara kepentingan personal,” demikian jawab KH Muhibbin.

“Ya kalau misalnya tidak berkenan untuk menandatangani, satu dari empat orang yang bertanda tangan itu harusnya diberita acarakan apa alasannya. Kalau ini sudah sesuai dengan AD/ART ya sudah di-SK tanpa tanda tangan. Boleh saja demikian, harusnya,” ujarnya lagi.

Sepertinya ini urusannya besar sudah di luar Tanfidziyah?

“Ya jadi ini sudah menyangkut tidak hanya Tanfidziyah kan ini kelembagaan. Jadinya kelembagaan, personilnya kalau berbicara soal keputusan kelembagaan itu Tanfidziyah dan Syuriah,” ucap KH Muhibbin.

Menjadi sejarah atau preseden buruk kalau PCNU Kota Surabaya tidak bisa ikut Muktamar tahun ini?

“Sebenarnya tidak hanya tahun ini. Nasibnya Surabaya itu Muktamar Jombang itu juga tidak menjadi peserta. Kala itu ada konferensi, sudah selesai konferensi tapi kemudian dinyatakan dianulir dan dibentuk caretaker dan caretaker belum menyelenggarakan konferensi. Jadi saat itu ya, saat itu di Jombang,” urainya.

“Tapi yang ini beda, ini sudah diselenggarakan tapi setelah 7-8 bulan ini kemudian dibiarkan tetap pada posisi sah secara de facto. Suratnya tidak keluar. Tapi tetap tidak mempengaruhi dari solidaritas atau semangat dari teman-teman pengurus maupun PCNU maupun MWCNU yang ada. Tetap semua berjalan semangat sebagaimana mestinya,” tutup Ketua PCNU Kota Surabaya, KH Muhibbin Zuhri.

banner 600x310

Pos terkait