Sengkarut Surat Ijo Surabaya sejak 1968, BPKN Sidak Pemukiman Warga

Keterangan foto: Suasana tim BPKN saat sidak, menemui dan memintai keterangan kepada warga.
Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Surabaya – Sengketa silang sengkarut tanah surat ijo di Kota Surabaya tak kunjung tuntas memaksa Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melakukan sidak di pemukiman warga dan lembaga pendidikan yang menjadi lokasi sengketa.

Tak hanya melakukan sidak, tim BPKN juga memintai keterangan ke sejumlah warga di kawasan Peneleh, Kertajaya dan Ngagel yang pemukimannya berada di lokasi tanah sengketa.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Aktivis IKMPB Sebut Keamanan Pasar Induk Bondowoso Arogan Terhadap Pedagang

Wakil Ketua BPKN Mufti Mubarok mengatakan, menurut keterangan warga bahwa persoalan sengketa tanah surat ijo di Kota Surabaya sudah berlangsung sejak 1968.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Kapres). Sebab, Kepres memiliki kekuatan dalam tingkat sektoral.

“Untuk percepatan surat ijo Surabaya ini, satu-satunya jalan dengan dikeluarkan Kapres, karena ini sudah menyangkut seluruh lintas sektoral,” katanya.

Berita Menarik Lainnya:  Harlah PMII Ke-61, Begini Penilaian Ormas Dan Tokoh Agama Jombang

Selanjutnya, dibutuhkan keterlibatan dan koordinasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Surabaya.

“Ini kewenangan pemerintah pusat yang tentunya hanya presiden yang bisa melakukan,” ungkapnya.

Hasil dari dialog tersebut nantinya akan dibahas BPKN dalam Rakor Nasional bersama BPN Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.

Hal senada juga disampaikan, Dr Ermanto Fahamsyah, Wakil Ketua Komisi dan Kelembagaan BPKN bahwa untuk segera menuntaskan persoalan surat ijo Surabaya dibutuhkan Keputusan Presiden (Keppres) atau Instruksi Presiden (Inpres) sebagai payung hukum koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi dan kota.

Berita Menarik Lainnya:  Tegakkan Inpres, Warga Bondowoso Tak Pakai Masker Diminta Bersihkan Kuburan 

“Ini harus ditertibkan melalui jalur kepres dan juga inpres. Kalau inpres ini sudah jelas, yakni presiden memberikan instruksi kepada kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Jawa Timur dan Pemkot Surabaya agar segera menyelesaikan sertifikat atau surat ijo ini,” pungkasnya.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280