Program Unggulan Suhandoyo-Astiti, MBR Harus Punya Rumah Bersubsidi

Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Lamongan – Paslon (Pasangan Calon) Bupati dan Calon Wakil Bupati nomor urut 1 Suhandoyo-Astiti Suwarni menilai MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) harus mempunyai rumah bersubsidi. Hal tersebut menjadi program unggulan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.

”Kebutuhan dasar rumah tangga tersebut harus benar-benar kita wujudkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Itu sudah menjadi program skala prioritas kita,” kata Astiti Suwarni saat menyapa pendukungnya. Minggu (22/11/2020).

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Usul Ke Nadiem, Kak Seto: Sekolah Cukup Tiga Hari
banner 1920x1080

Lebih lanjut, Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu mengatakan, masyarakat Lamongan yang bekerja di pabrik, bengkel dan lainnya banyak yang berkeinginan memiliki rumah sendiri.

“Jka kita menang, tentu ke depan akan kita fasilitasi. Mereka akan diupayakan untuk bisa memiliki rumah hunian melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi,” imbuh wanita yang akrab disapa Astried Wahid.

Berita Menarik Lainnya:  2 Jambret Viral di Medsos, Polisi Surabaya Beri Tindakan Tegas Terukur Dor!

Saat ini di Lamongan sudah ada Perumda, Perumnas dan KPR bersubsidi. Tinggal bagaimana caranya mengeksekusi masyarakat untuk diberi kemudahan persyaratan memiliki rumah hunian sendiri.

”Jika pada 9 Desember 2020, kita diamanatkan masyarakat memenangkan kontestasi pilkada Lamongan, masyarakat yang belum mempunyai rumah akan kita fasilitasi untuk memiliki perumahan bersubsidi,” ungkap Astried Wahid.

Paslon dari jalur independen itu terus berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan segala permasalahan atau kesenjangan yang ada di kabupaten Lamongan. Pasalnya itu merupakan bagian tugas pokok dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyat.

Berita Menarik Lainnya:  Kunjungi Dzurriyah Sunan Drajat, Astiti Janji Perhatikan Pendidikan Pesantren

”Bidang pertanian kita naikkan Rp 200 miliar, GTT/PTT SK Bupati setara UMK Kabupaten, Karang Taruna kita siapkan dana Rp 150 juta pertahun. Bidang Kesehatan akan kita gratiskan karena sudah amanat undang-undang,” tegasnya.

Sudah menjadi tupoksi pemerintah daerah, bertanggung jawab mempermudah lapangan kerja dan memberikan pelayanan yang maksimal.

“Selain itu, jika ditakdirkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, kita akan menerima masukan dari rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan,” pungkasnya.

Reporter : Ais

banner 600x310

Pos terkait