Pergub Jatim No. 53/2020 Berlaku Denda Rp. 250.000 Bagi Tak Pakai Masker

Surabaya, Beritabangsa.com Pelanggar protokol kesehatan di Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim No 53/2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 berlaku. Warga Jawa Timur yang tak memakai masker siap-siap kena hukuman mulai dari teguran lisan hingga denda Rp250.000. Diberlakukan Mulai Senin (14/9/2020) besok.

Dalam regulasi yang ditetapkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa itu dijelaskan tentang kewajiban menggunakan masker menutupi hidung, mulut, hingga dagu.

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

Selain itu wajib cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kemudian, menjaga jarak dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Berita Menarik Lainnya:  DPD Hanura Jatim Turut Berduka Cita Terjadinya Bom Bunuh Diri

Untuk diketahui, Dijelaskan pula dalam Pergub tersebut penerapan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan bagi perorangan.

“Untuk sanksi administratif perorangan ini mulai teguran lisan, paksaan pemerintah dengan membubarkan kerumunan dan penyitaan KTP, kerja sosial, serta denda administratif sebesar Rp250.000,” kata Budi Santosa, Kepala Satpol PP Jatim, Sabtu (12/9/2020).

Menunut Budi, penerapan sanksi bagi pelanggar perorangan itu diterapkan mulai Senin besok. Selain sanksi bagi pelanggar perorangan, sanksi juga diberlakukan pada sektor pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Adapun kewajiban bagi pelaku usaha yakni ikut menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dan karyawan terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Selain itu, menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, pengaturan jaga jarak. Mereka juga wajib melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala hingga melakukan upaya deteksi dini.” tuturnya.

Berita Menarik Lainnya:  Tim Tennis Meja Beregu Jatim Sumbang Emas Pertama

Untuk sanksi administratifnya secara berjenjang, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha.

“Adapun denda administratif bagi pelaku usaha diklasifikasikan sesuai besaran usaha. Bagi usaha mikro denda sebesar Rp500.000, usaha kecil Rp1 juta, usaha menengah Rp5 juta, dan usaha besar Rp25 juta.” ungkapnya.

Nantinya, Bagi pelaku usaha yang kembali melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi denda administratif dua kali lipat dari denda pertama.

“Pembayaran denda dilakukan melalui Bank Jatim karena uang denda akan masuk dalam Kas Daerah. Sekarang sedang kami sosialisasikan pada masyarakat melalui media sosial, media mainstream, penyebaran brosur dengan melibatkan kelompok dan organisasi masyarakat,” terangnya.

Berita Menarik Lainnya:  Keluhan Warga Asemrowo Soal Langganan Banjir Masuk RKPD 2021

“Kisaran nilai Denda Tidak Sama Rata
Terkait besaran denda, kami juga mengaku telah berkoordinasi dengan Satpol PP di 38 kabupaten/kota di Jatim. Namun, ia memastikan penerapan denda di tiap daerah tidak bisa disamaratakan sesuai Pergub.” imbuhnya.

Untuk penerapan regulasi dari Pergub 53 Tahun 2020 itu, pihaknya akan dibantu oleh berbagai elemen jajaran samping. Di antaranya dari TNI, Polri, perangkat daerah terkait, pemkab dan pemkot se-Jatim serta elemen masyarakat, baik tokoh dan organisasi masyarakat.

“Misalnya nilai denda administratif perorangan Rp250.000 dan usaha mikro Rp500.000. Jadi besaran denda juga masih kami koordinasikan dengan kab/kota sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal masing-masing.” pungkasnya.

Reporter : Mooch

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *