Perda Nomor 5 Tahun 2020 Berlaku, PC PMII Bondowoso Kecam Pemkab Setempat

Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Bondowoso – Semenjak Perda nomor 5 Tahun 2020, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bondowoso mengecam keras Pemerintah Kabupaten setempat.

 

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

Keberadaan Perda nomor 5 Tahun 2020 dinilai mengabaikan kepentingan rakyat kecil. Mereka menganggap DPRD dan Pemkab sengaja mematikan pasar tradisional.

 

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2020. Di Pasal 21 ayat (2) poin a disebutkan, antara toko swalayan dengan pasar rakyat paling dekat radius 50 m (lima puluh meter).

Berita Menarik Lainnya:  Ultah Presiden RI, Begini Kata Ulama Muda di Jombang

 

Jarak itu sangat jauh perubahannya dibandingkan dengan Perda sebelumnya. Yakni Perda nomor 3 Tahun 2012. Dalam Pasal 7 ayat (3), jarak pusat perbelanjaan dan toko modern paling dekat 1.000 (seribu) meter.

 

Ketua PC PMII Bondowoso, Saiful Khoir mengatakan, pihaknya sangat mengecam tindakan pemerintah tersebut.  Dengan pengesahan Perda itu, dapat merugikan rakyat kecil  yang mencari jalan usaha melalui pasar tradisional.

 

“PC PMII Bondowoso mengecam keras tindakan pemkab terkait disahkannya Perda nomor 5 Tahun 2020,” terangnya.

 

Keberadaan Perda tersebut kata khoir,  jelas akan menekan keberadaan pasar tradisional dan akan merugikan rakyat kecil.

 

“Dalam hal ini Pemkab Bondowoso terlalu gegabah dalam mengambil keputusan,”  imbuhnya saat dikonfirmasi, Selasa (16/2/2021).

Berita Menarik Lainnya:  Akses Jalan ke Pedati Rusak, Kades dan Warga Todong Bupati

 

Menurutnya, pemerintah harusnya mengkaji terlebih dahulu dan melibatkan berbagai elemen dalam pembuatan Perda itu. Sebab dengan begini, pemerintah seakan pro terhadap korporat daripada rakyat kecil.

 

Pemerintah harusnya fokus untuk menata dan mengembangkan pasar yang sudah ada menjadi lebih nyaman. Bukan malah membuat kebijakan yang mersahkan rakyat kecil.

 

“Kami tegaskan, jika pemerihtah enggan merespon aspirasi kami. Maka PC PMII Siap mengerahkan seluruh kader untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.

 

Sementara Kepala Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP dan Naker), Nunung Setianingsih membenarkan bahwa di Perda yang baru jarak toko modern dan pasar tradisional dipersempit.

 

Kebijakan itu diambil kata dia, untuk mempermudah investor untuk berinvestasi di daerah. Artinya kata dia, Pemkab tidak akan mempersulit investor yang masuk ke Bondowoso.

Berita Menarik Lainnya:  Pemancing asal Bondowoso Ditemukan Terapung di Laut Panarukan

 

“Itu juga untuk PAD (pendapatan asali daerah), dan rekrutmen tenaga kerja kita. Pengangguran kan banyak sekali,” terangnya.

 

Bahkan kata dia, di Tahun 2020 sudah ada sekitar 5 investor yang masuk ke Bondowoso.

 

“Sudah saling menguntungkan dan ada tambahan ikatan kerja,” imbuhnya saat dikonfirmasi.

 

Sementara Kabag Hukum Pemkab Bondowoso, Ahmad mengaku, bahwa Perda nomor 5 Tahun 2020 itu sudah ada naskah akademiknya. Namun dia tak mau memberikan keterangan lebih lanjut.

 

“Ke PTSP saja. Teknis sekali itu, kita kan ndak paham kalau itu,” imbuhnya singkat.

 

Reporter : Muslim
Publisher : Ali Wafa

banner 600x310

Pos terkait