Penangkapan Bos Jamu Sidoarjo, Polda Jatim : “Selra” Kasus, Karena Tak Cukup Bukti

Sidoarjo, Beritabangsa.com – “Selra” istilah yang digunakan oleh Dirnarkoba Polda Jatim Kombes Pol Cornelis Simanjuntak untuk menjelaskan Klasifikasi Kasus yang tuntas. Gelar perkara kasus penangkapan DH, pada 23 April 2020 oleh Unit 3 subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jatim menghasilkan rekomendasi perkara tidak cukup bukti. DH Bos jamu Sidoarjo lepas dari jerat pasal 196 dan 197 Undang-undang kesehatan tahun 2009.

Titik terang penghentian kasus bos jamu pada bulan April 2020 lalu memasuki babak baru. Rekomendasi tidak cukup bukti disampaikan Perwira yang berasal dari Sumatra Utara ini melalui pesan whatsapp.

Bacaan Lainnya
banner 1920x1080

“itu sdh dihentikan penyidikannya melalui gelar perkara tidak cukup bukti.” ungkap Kombes Pol Cornelis merespon link pemberitaan sebelumnya.

Tentunya produk jamu sitaan menjadi kunci penting dari proses gelar perkara ini. Pada pemberitaan sebelumnya, terduga DH dan produk jamu sitaan telah menginap dan dalam penguasaan Polda Jatim lebih dari empat hari.

Berita Menarik Lainnya:  Kapolri Minta Masyarakat Tak Panik Pasca-Bom Bunuh Diri di Katedral

Selanjutnya, Awak media mencoba mencari tahu produk jamu merek Putri Sakti apa saja yang dijual di toko jalan Gajah Mada 209 Sidoarjo. Kepada wartawan yang menyamar sebagai pembeli, seorang pria yang mengaku sebagai anak pemilik toko menguraikan paling tidak ada 7 jenis produk botol jamu Putri Sakti dan juga sachet.

“Ya macam-macam mas, ada pelangsing, penyehat badan, kencing manis, anti loyo, pegel linu, pegel linu manis jadi tergantung mau beli yang mana.” tutur pria yang mengenakan kaos oblong hitam sambil memastikan produk yang ingin dibeli.

Terhadap produk ini, tim awak media mencoba menelusuri rekam jejak dalam pemberitaan di Media lain. Telah ditemukan beberapa pemberitaan terdahulu yang terkait produk dengan dugaan pelanggaran pasal 196 dan 197.

Pada tanggal 14 Februari 2017 Media Pikiranrakyat.com pernah merilis bahwa jamu Putri Sakti mengandung zat doping. Saat dikonfirmasi, Firman Rachmat selaku Pimpinan media membenarkan pemberitaan tersebut.

“Betul pak, itu berita kita beberapa tahun 2017 wina nama wartawannya.” terang pimpinan yang bermarkas di Bandung, melalui pesan WA.

Berita Menarik Lainnya:  Organisasi Buruh Sidoarjo Gelar Aksi di Depan Grahadi

Pada tanggal 5 Oktober 2011, pukul 16:13 wib, Media Kompas.com merilis pemberitaan tentang 21 obat tradisional berbahaya. Salah satunya adalah jamu Puteri Sakti. Selain berbahaya karena mengandung bahan kimia, dalam pemberitaan tersebut dituliskan bahwa jenis Penyehat Badan merupakan produk tidak terdaftar namun mencantumkan no. izin edar fiktif.

Selain itu, pada tanggal 13 oktober 2016 lenteraswaralampung.com juga pernah memberitakan tentang penangkapan distributor jamu Puteri Sakti oleh BBPOM. Pemberitaan ini terkait dengan dugaan izin edar yang ilegal.

Dari informasi yang ada, awak media mencoba mengkonfirmasi izin edar produk-produk tersebut lewat cek Produk BPOM dalam laman web resmi cekbpom.pom.go.id. Dari penelurusan awak media, ditemukan bahwa produk-produk yang dimaksud telah teregistrasi dan yang paling terakhir diregistarsi adalah Racik Remari pada Maret 2018.

Bila produk-produk yang disita resmi terdaftar di BPOM, mengapa Polisi masih melakukan penangkapan? Polisi tidak mungkin bergerak dengan data prematur. Pelanggaran dan data apa yang diketahui Polisi atas dugaan pelanggaran pasal 196 dan 197?

Sangat disayangkan bahwa kasus ini minim informasi dalam bentuk dokumen. Penahanan terduga sampai pembebasan nyaris tanpa disertai dokumen surat. SPDP nihil di Kejaksaan sampai dengan surat-surat terkait “Mindik” masih menjadi misteri sampai berita ditayangkan.

Berita Menarik Lainnya:  MUI Bondowoso Himbau Masyarakat Patuhi Kebijakan Pemerintah Selama PPKM Darurat

Terkait dengan informasi ini, pengamat Hukum Iskandar Laka S.H, M.H, angkat bicara. Dimintai pendapatnya melalui sambungan telpon, dosen hukum di salah satu perguruan tinggi di Surabaya ini berpendapat bahwa jika informasi ini benar maka peluang penyelesaian perkara melalui jalur SP3 ataupun P21 tidak mungkin terjadi.

Lebih lanjut, praktisi hukum ini menerangkan, bahwa surat penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) baru mungkin terjadi, jika SPDP perkara tersebut telah terbit.

Masih dalam keterangan Iskandar Laka, ia berpendapat, jika SPDP tidak terbit setelah penahanan lebih dari 4×24 jam, maka kemungkinan Surat Perintah Penahanan (SP2) pun bisa jadi pada saat itu belum ada.

“Saya menduga ini bukan sekadar maladministrasi, mengapa pengacara membiarkan kliennya ditahan sampai sekian lama tanpa meminta SP2 dari penyidik.” komentar Dosen, sekaligus praktisi hukum ini.

Reporter : Umar

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *