Pansus Perda Nomor 5/2020 Dinilai Tak Berpihak Pada Pedagang Kecil

Silahkan Share ke :

Beritabangsa.com, Bondowoso – Pansus Peratuaran Daerah Nomor 5 Tahun 2020 dinilai tak berpihak pada pedagang kecil. Pasalnya Perda tersebut tak mengatur jarak antara toko modern berjaringan dengan toko modern yang lain.

Berbeda jauh dengan perda lama Nomor 3 Tahun 2012. Dimana toko modern berjaringan dengan toko modern yang lain berjarak 1.000 meter.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Ketua PP Bondowoso Minta Kadernya Aktif Sosialisasikan Wajib Bermasker
banner 1920x1080

Hasil kajian dan analisis dari NA (Naskah Akademik) justru diabaikan oleh Pansus perda toko modern di DPRD Kabupaten Bondowoso. Padahal jelas NA itu melalui kajian dan penelitian itu dijelaskan, bahwa ketentuan mengenai jarak antar toko modern berjaringan paling dekat radius 300 meter.

Mengenai hal tersebut, pengamat hukum, Achmad Hasan Basri mengatakan, naskah akademik sangat diperlukan untuk perumusan sasaran yang akan diwujudkan. Mulai ruang lingkup, jangkauan, dan arah dalam rancangan peraturan.

Dosen Hukum Acara, Fakultas Syariah IAIN Jember itu juga menyebutkan, naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan

“Jika kurang mempertimbangkan hal yang sudah dituangkan dalam naskah akademik. Maka sayang sekali, dan akan menjadi sia-sia pengamatan yang dilakukan di lapangan,” jelasnya.

Berita Menarik Lainnya:  Menyalahi Aturan, Sejumlah Papan Reklame Paslon Bupati Mojokerto Belum Mengantongi Izin

Dia sangat menyayangkan ketika perda tak konsisten dengan NA. Hal itu sangat merugikan masyarakat. Mengingat NA merupakan hasil dari penelitian, pengkajian hukum dan penelitian lain terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“Naskah akademik dalam suatu rancangan peraturan daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan atau kebutuhan hukum masyarakat,” jelasnya.

Selain itu lanjut dia, NA diperlukan untuk mengetahui keterkaitan peraturan perundang-undangan baru dengan peraturan perundang-undangan lain.

“Yakni harmonisasi secara vertikal dan horizontal. Status peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga bisa mencegah tumpang tindih peraturan,” terangnya, saat dikonfirmasi, Sabtu (20/3/2021).

Berita Menarik Lainnya:  Vaksinasi Covid-19 tahap II, ASN Mojokerto Jadi Penerima

Meskipun belum ada konsekuensi hukum terkait ketidakkonsistenan antara perda dan NA. “Namun konsekuensi moral lebih penting daripada konsekuensi hukum, kerana berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak,” imbuhnya.

Perda nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bondowoso, juga memangkas jarak pasar tradisional dengan toko modern berjaringan dari 1.000 meter menjadi hanya 50 meter. Dalam poin ini, perda juga bertentangan dengan NA.

Reporter : Muslim
Publisher : Ali Wafa

banner 600x310

Pos terkait