Gelar FGD, DPRD Bondowoso : Silahkan Pilkades Digelar, Asal Tidak Langgar Aturan

Bondowoso, Beritabangsa.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Bondowoso bersama stekholder terkait menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mendengar pendapat tentang pelaksanaan pilkades pada 2021 di Aula Hotel Ijen View, Rabu (25/11/2020).

Ketua komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Kriesna mengatakan, tujuan dari FGD ini tentang pelaksanaan pilkades pada 2021 yang berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan dan penerapan era new normal dalam kontestasi pilkades nantinya.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  7 Pelaku Judi Online Domino High dan Togel Diringkus Polres Bondowoso
banner 1920x1080

“Kami dari komisi empat mempersilahkan kepada pemerintah daerah untuk mengkaji kapan pilkades ini dilaksanakan, supaya tidak melanggar hukum,” katanya.

Krisna (sapaan akrabnya, red) menjelaskan, utusan Kemendagri sudah menjelaskan secara gamblang tentang aturan pelaksanaan pilkades yang tertuang dalam Permendagri nomor 65 tahun 2017. Terlebih ada ketentuan yang terikat dengan masa 74 hari masa terpilih harus dilantik yang menjadi batasan secara hukum.

“Selama tidak melanggar hukum kami mendukung itu kapan pun dilaksanakan,” ujar Ketua DPD Partai berlambang pohon beringin tersebut.

Komisi IV, kata Kriesna, hanya memberikan saran tentang pelaksanaan pilkades, bukan menentukan waktu pelaksanaannya. Terlebih bagaimana pelaksanaan nantinya harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan sesuai dengan era new normal.

Berita Menarik Lainnya:  Fatayat NU Surabaya Gelar Sholawat Burdah Virtual untuk Doakan lbu Pertiwi

“Kapanpun pelaksanaannya, formatnya harus disusun. Apakah harus merubah Perbup atau bagaimana, karena dalam Perbup itu tidak mengatur tentang bagaimana Pilkades di era new normal, jumlah TPS-nya berapa, metode kampanye bagaimana karena pasti akan menimbulkan kerumunan massa,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pilkades, menurut Kriesna, tentunya ada konsekuensi anggaran. Pilkades yang dilaksanakan dalam era new normal, tentu akan membutuhkan anggaran kurang lebih seperti di era normal.

“KU PPAS sudah ditetapkan, tapi APBD 2021 belum ditetapkan. Barangkali kesempatan ini bisa digunakan sebaik-baiknya sehingga APBD 2021 bisa mengakomodir pelaksanaan Pilkades itu sendiri,” tuturnya.

Berita Menarik Lainnya:  Berantas Narkoba dari Desa, Polres Jombang Launching Kampung Tangguh Bersih Narkoba

Sementara itu, Syahrullah, Sekertaris SKAK (Sentra Komunikasi Aliansi Kepala Desa), mengatakan, setelah mendapatkan regulasi tentang pelaksanaan Pilkades, pihaknya menegaskan akan patuh pada regulasi yang ada dan pelaksanaan ini legal.

“Artinya tidak bisa membatalkan pelaksanaan Pilkades, tidak cacat hukum,” katanya.

Selain itu, pihaknya berharap pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar segala pembiayaan dalam pelaksanaan pilkades nantinya dibebankan pada APBD.

“Jadi jangan masuk ke APBDes, karena di Desa anggarannya sangat minim,” tutupnya.

 

 

Reporter : Muslim

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *