DPRD Kabupaten Malang Siap Bersinergi dalam Pelaksanaan E-Perda

Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi
Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-MALANG- Kementerian Dalam Negeri, awal Maret ini meluncurkan e-Peraturan Daerah (e-Perda) akan membuat pelayanan lebih efektif dan efisien, bahkan diharapkan mampu mendeteksi tumpang tindih norma maupun produk hukum atau mengatasi obesitas regulasi.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi mengatakan aplikasi e-Perda yang diluncurkan Kemendagri saat ini masih tahap sosialisasi di Surabaya, untuk itu DRPD Kabupaten Malang mengirimkan Ketua Bapemperda.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Gelar Kompetensi Guru, Bupati Bondowoso Harap Bentuk Kepsek Profesional

“Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah diundang ke Surabaya untuk ikut sosialisasi, dan nanti e-Program Legislasi Daerah (Prolegda) akan terus bersinergikan antara Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Pusat sehingga Perda yang dibahas sekarang ini juga dapat diketahui oleh Pemerintah Pusat dengan adanya perencanaan aplikasi e-Perda ini,” kata Darmdi usai memimpin Rapat Paripurna, Rabu (23/3/2022).

Untuk teknis dan mekanisme pelaksanaan, DPRD Kabupaten Malang masih menunggu hasil dari sosialisasi yang diikuti Ketua Bapemperda.

“Dalam tiga hari ke depan kita melakukan sinkronisasi pelaksanaannya,” beber Darmadi.

Ads

Darmadi menambahkan, untuk proses pengajuan maupun pengusulan tetap melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Malang, namun perencanaan Raperda tersebur yang melalui aplikasi e-Perda.

Berita Menarik Lainnya:  Forsis Bondowoso Gelar Maulid Nabi dan Refleksi Hari Santri

“Jadi nanti keberadaan Perda tidak serta merta langsung diajukan namun harus melalui e-Prolegda dan e-Perda, untuk proses pembahasan tetap sesuai aturan melalui DPRD Kabupaten Malang,” jelas pria asal Kecamatan Poncokusumo.

Darmadi berharap dengan e-Perda ini, Pemkab Malang dalam mengusulkan Raperda bisa sinkron dengan Pemerintah Pusat dan tidak ada lagi pembatalan Perda yang menghambat investasi.

Ads

“Karena ada pengawasan dari pusat sejak awal pengajuan Raperda. e-Perda dan e-Prolegda menjadi perencanaan yang cukup matang, jadi jauh hari sudah persiapkan secara matang pengajuan Perda itu rencananya bagaimana, fungsinya apa sudah bisa diketahui, dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari Perda-perda itu,” tandasnya.

DPRD Kabupaten Malang optimis pada 2023 keberadaan e-Perda maupun e-Prolegda dapat diterapkan di Kabupaten Malang.

Berita Menarik Lainnya:  Bupati Salwa Sebut Kasus Stunting di Bondowoso Turun Drastis

“Karena tahun ini Prolegda sudah tersusun maka tahun depan bisa terlaksana dengan teknis dan mekanisme menyesuaikan yang sudah ada,” pungkas Darmadi.

Aplikasi e-Perda yang sudah diluncurkan oleh Kemendagri ini sudah memiliki berbagai macam fitur seperti e-Fasilitasi, e-Konsultasi, e-Persetujuan, e-Klarifikasi, dan analisa kebutuhan Perda dalam rangka penyampaian Propemperda, dan indeks kepatuhan daerah.

banner 1024x730

Pos terkait

banner 800x800