Bawaslu Jatim: Sebanyak 14 Kasus Pelanggaran Netralitas ASN Selama Tahapan Pilkada 2020

Bondowoso, Beritabangsa.com – Selama tahapan Pilkada 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim telah melakukan pengawasan terhadap calon  perseorangan yang difokuskan pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Bawaslu Jatim, Moh. Amin, menerangkan, hingga Juli 2020 pihaknya telah menangani 14 kasus netralitas ASN. Dimana mereka rata-rata adalah para pejabat di Kabupaten/Kota yang berencana mencalonkan diri. Sehingga harus melakukan pendekatan atau pendaftaran kepada partai politik.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Ditpolairud Polda Jatim Pengamanan di Perairan, Giat Menjelang Natal 2019 dan Tahun 2020
banner 1920x1080

“Padahal, terkait ini khusus ASN ada mekanisme tersendiri. Salah satu contohnya, dengan tidak mempublikasikan keberadaannya ke Lembaga Parpol,” jelasnya kepada awak media usai meresmikan kantor baru Bawaslu Bondowoso di Jalan Santawi, Rabu (16/8/2020).

Menurutnya, selama belum mengundurkan diri netralitas ASN harus tetap dijaga dengan tidak berafiliasi ke salah satu parpol.

“Jika tetap berupaya untuk mendaftar, maka aturannya tidak boleh mempublikasikan,” kata amin.

Dari temuan Bawaslu Jatim kata Amin, ada 14 kasus ini ditemukan membawa media dan memberitakan bahkan menempelkan poster-poster yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan calon Bupati 2020. Proses tersebut, dianggap oleh Bawaslu sebuah tindakan pelanggaran netralitas.

Berita Menarik Lainnya:  Jatim Terima 59 SK Hutan Sosial untuk 26000 KK dari Presiden Jokowi

“Sehingga kita tindaklanjuti. Kita klarifikasi dengan bukti-bukti yang ada. Kalau memang terbukti ini pelanggaran, 14 kasus ini kita rekomendasikan  ke KASN untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Dikatakannya, 14 kasus tersebut ternyata memang melanggar sehingga kemudian diserahkan kepada pejabat pembina masing-masing yang bersangkutan untuk pemberian sanksi sesuai keputusan masing-masing kabupaten/kota.

“Sanksinya ada ringan, sedang, dan berat tentang netralitas. Ada yang penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji dan semacamnya,” ungkapnya.

Berita Menarik Lainnya:  Kadinkes Bondowoso Tak Akui RSUD Telah Ajukan Klaim Pembiayaan Pasien Covid-19

Lebih jauh, Amin menjelaskan, pengawasan Pilkada serentak menjadi tanggung jawab Bawaslu Kabupaten/Kota setempat. Pemerintah Provinsi hanya membantu mengkoordinasi dan melakukan pembinaan yang diinstruksikan Bawaslu pusat.

“Putusan-putusan di lapangan, secara undang-undang menyatakan bahwa pengawasan berada di tangan Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing,” tambahnya.

Sebagai lembaga yang berhak melakukan supervisi, pengawasan Pilkada tidak hanya terdokus pada Bawaslu sekitar, namun masyarakat juga disarankan menjadi pengawas partisipatif baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Reporter : Muslim

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *