Ahsan Oknum Anggota Dewan Ditahan Kejari, Ini Sikap DPC PKB

Juru bicara DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Mustofa. (Foto: Rahmad)
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM-PROBOLINGGO – Oknum anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Ahsan yang ditahan Kejaksaan Negeri setempat terkait dugaan korupsi tetap akan mendapat pendampingan dari partai, jika diperlukan.

Juru bicara DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Mustofa, menegaskan Partainya tetap menghormati mekanisme dan proses hukum yang sedang berjalan. Bahkan Partai siap memberi pendampingan hukum jika dibutuhkan.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Elektabilitas Kecil, Peluang Jenderal Andika Ikut Kontestasi Pilpres 2024 Tipis
banner 1024x1366

“Yang pertama tentunya kita prihatin ya atas apa yang dialami kader kita, anggota DPRD Kabupaten Probolinggo,” jelas Mustofa, Juru Bicara DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Selasa (01/02/2022) dikonfirmasi sejumlah media.

Sesuai instruksi Ketua DPC Kabupaten Probolinggo, Malik Haramain, DPC menghormati kasus hukum yang sedang berjalan. Di mana saat ini, kasusnya sedang ditangani oleh Kejari Kabupaten Probolinggo.

“Kita hormati. Kita harus kedepankan asas praduga tak bersalah. Prosesnya ini masih panjang dan terus berjalan,” ulas Mustofa.

Namun demikian, pihaknya siap memberi pendampingan hukum jika diperlukan. Hal tersebut merupakan mekanisme, dan komitmen jika ada kader yang tersandung kasus hukum.

Berita Menarik Lainnya:  Antisipasi Banjir, Paguyuban RW Asemrowo Adakan Rapat Intern

Terkait posisi Ahsan, di DPRD, Mustofa menegaskan sesuai AD/ART Partai, akan ada pemecatan dan pergantian antar waktu (PAW). Hanya saja, dilakukan bila perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Kita ikuti ya, tentunya kalau sudah berkekuatan hukum tetap, nantinya PKB akan mengambil langkah lebih jauh mengenai sanksi yang akan dijatuhkan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Ahsan, merupakan warga Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, yang juga anggota Dewan Kabupaten Probolinggo.

Dia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyatakan dia diduga kuat merugikan keuangan negara sebesar Rp 110.500.000.

Berita Menarik Lainnya:  Silaturahmi Lebaran, Bupati Probolinggo Imbau Masyarakat Kurangi Dalam Berkunjung

“Terhitung hari ini (Senin, Red) kembali kami menetapkan Ahsan sebagai tersangka setelah mendapatkan hasil pemeriksaan dari BPK RI. Akan segera kami selesaikan proses penuntutannya di Pengadilan Tipikor Surabaya,” terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Probolinggo David Palapa Dua.

Atas perbuatannya, Ahsan yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo itu diancam dengan pasal 2 subsidair pasal 3 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, juncto Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

banner 600x310

Pos terkait

banner 1024x1280