Untuk Penanganan Covid-19, Pemkab Bondowoso Ajukan 10 M Lebih ke DPRD

Bondowoso, Beritabangsa.com – Pemerintah Kabupaten Bondowoso, melalui Sekertaris Daerah, Syaifullah, mengusulkan sekitar Rp 10,2 milliar untuk penanganan Covid-19 pada DPRD Bondowoso, meski Rencana anggaran pembelanjaan tersebut masih belum di perinci.

Pemkab masih akan melakukan penghitungan terhadap penggunaan anggaran tersebut, berapa kebutuhannya dan apa saja yang di butuhkan. Hal itu di sampaikan usai mengikuti rapat bersama Badan Anggaran, di Gedung DPRD, Rabu (1/4/2020).

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Astrid Wahid Bacawabup Lamongan Didukung Keturunan Ke-14 Sunan Drajat KH. Abdul Ghofur
banner 1920x1080

Ini kita masih belum secara detail, kalau ini kita realisasikan untuk berapa bulan, belum. Makanya kami minta waktu ke pimpinan DPRD agar kami diberi waktu sampai besok sore,” katanya.

Sekda menerangkan secara terperinci anggaran itu digunakan untuk Dinas Kesehatan sekitar Rp 7 milliar, Rumah Sakit kurang lebih Rp 700 juta, dan relokasi untuk Rumah Sakit Paru-paru sekitar Rp 2,7 milliar.

Jumlah ini, diakui Sekda Syaifullah, masih belum recovery ekonomi dan sosial sebagai dampak wabah virus corona.

Sumber dananya APBD. Kalau DAK kan sudah ditarik semua. Ya pasti teman-teman pasti menjerit. Karena ada beberapa kegiatan yang cukup besar dihapus untuk covid-19,” ulasnya.

Berita Menarik Lainnya:  Peringati HPN 2020, Wartawan Pecinta Lingkungan Surabaya Promosikan Wisata Mangrove

Pergeseran anggaran terbanyak dari Dinas PUPR, DLHP, dan Dinas Pariwisata.

Di kecamatan pun kami rencanakan ambil 20 juta untuk kegiatan Hari Raya. Agustusan  itu 20juta 300 langsung kita tarik untuk kegiatan di Kecamatan sehingga mereka bisa mengelola sendiri,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, mengatakan,  Badan Anggaran DPRD Bondowoso memberikan keleluasaan pada Eksekutif dalam menggunakan anggaran untuk penanganan pencegahan Covid-19. Namun, pentingnya untuk tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Menarik Lainnya:  Ketua DPRD Minta Perangkat Desa Data Warganya yang Belum Vaksin

Banggar bersepakat memberi ruang seluas-luasnya kepada eksekutif untuk bagaimana mengalokasikan anggaran pencegahan dan penanggulan virus corona ini. Tentu sesuai aturan  perundangan,” katanya.

Ia menerangkan bahwa teknis penggunaan merupakan urusan eksekutif. Namun perlu dipahami bahwa ini juga akan mengganggu pada capaian RPJMD.

Kita memahami bahwa ini bukan hanya persoalan lokal, tapi juga nasional. Pasti dari sisi ekonomi, kesejahteraan, infrastruktur pasti akan berpengaruh. Tapi kita sepakat kemanusiaan di atas segala-galanya,” pungkasnya.

Reporter : Muslim

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *