Rapat Paripurna DPRD Tulungagung Bahas Ranperda APBD 2023 dan Propemperda

Rapat Paripurna DPRD
Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, saat menandatangani nota kesepakatan hasil rapat paripurna di Ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung

BERITABANGSA.COM-TULUNGAGUNG– Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung kali ini membahas penyampaian Propemperda 2023 dan persetujuan bersama kepala daerah terhadap Ranperda anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, di Ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Sabtu (19/11/2022).
Selain itu rapat dihadiri Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, anggota dewan, sekretaris daerah dan staf ahli bupati.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Bersumber BKKD 2022, 419 Desa di Bojonegoro Bakal Dapat Mobil Siaga
banner 1920x1080 banner 1000x680

Marsono, menyampaikan pada 18 November 2022 adalah hari jadi ke-817 Kabupaten Tulungagung.

“Kami atas nama pimpinan serta anggota DPRD beserta staf mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Tulungagung ke-817,” ucapnya.

Reno Mardi Putra, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, menyepakati Ranperda tentang APBD TA 2023, dengan memperhatikan masukan atau usulan pengkajian, sehingga Ranperda APBD TA 2023 disahkan menjadi Perda.

Kata Reno, Fraksi Partai Gerindra dalam pembahasan final menyatakan ; Pendapatan RAPBD 2023 sebesar Rp 2.575.438.726.127. Belanja RAPBD 2023 sebesar Rp 2735.438.726.127. Surplus sekitar/defisit sekitar Rp160.000.000.000.

Pembiayaan, yaitu penerimaan pembiayaan RAPBD 2023 sebesar Rp180.000.000.000 dan Pengaturan Pembiayaan pada RAPBD 2023 sebesar Rp20.000.000.000

Berita Menarik Lainnya:  Kisah Mujiono yang Puluhan Tahun Perjuangkan Hak dari Saudara Tiri

Sehingga Fraksi Partai Gerindra memberi tiga catatan di antaranya, mengharapkan Ranperda tentang APBD Kabupaten Tulungagung TA 2023 mampu menjadikan pijakan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal yang lebih baik untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa serta mampu untuk menentukan prioritas belanja daerah.

Kedua, Fraksi Gerindra mengharapkan, dalam fungsi distribusi pada APBD yakni, penggunaan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,.

“Hal ini membantu kita untuk melakukan pertimbangan dari alokasi anggaran dan belanja modal di masing-masing OPD,” ujar Reno.

Ketiga, Fraksi Gerindra, mengingatkan, terkait perencanaan Tahun Anggaran 2023 untuk direncanakan lebih awal dalam pengadaan barang dan jasa, dan e-Katalog lokal segera disosialisasikan semaksimal mungkin untuk mempercepat belanja barang dan jasa.

Berita Menarik Lainnya:  Danrem 022 PT Buka Liga Santri KSAD Cup 2022

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, menerima dan menyetujui pendapat dari fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD TA 2023, dan catatan telah dilampirkan dalam berita acara.

Marsono, meminta Bupati Tulungagung sebagai representasi Pemkab untuk mengamati dan meneliti catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Tulungagung kali ini.

“Walaupun tidak semua fraksi membacakan secara langsung di hadapan sidang, namun saya yakin Bupati akan membacanya dan menjadikan catatan untuk perbaikan kinerja Pemkab,” tutupnya.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait

[masterslider id="23"]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *