LPBHNU Gelar Talk Show Peran dan Wewenang Pj Kades di Sampang

Ubaidillah anggota DPRD Sampang dan Ach. Muafi FM, SH.I saat live Talk Show di Studio Salsabila FM Selasa (11/1/2022) | Foto: Bahri
Ubaidillah anggota DPRD Sampang dan Ach. Muafi FM, SH.I saat live Talk Show di Studio Salsabila FM Selasa (11/1/2022) | Foto: Bahri
Silahkan Share ke :

BERITABANGSA.COM – SAMPANG – Lembaga penyuluhan dan bantuan hukum nahdlatul ulama (LPBHNU) Sampang menggelar talk show dalam rangka pembahasan peran dan wewenang Penjabat (Pj) Kepala Desa.

Acara berlangsung secara live di studio Salsabila FM, Selasa (11/1/2022) malam, yang dihadiri dua narasumber, yaitu Ubaidillah selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD dan juga sebagai Ketua ISNU Sampang, yang kedua yaitu, Ach. Muafi FM SH, selaku Ketua Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) Sampang.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Wow, Sampang Raih Opini WTP dari BPK 3 Kali Secara Beruntun
banner 468x60

Ubaidillah selaku Wakil Ketua Komisi I, DPRD Sampang mengatakan, penjabat (Pj) Kepala Desa diangkat melalui mekanisme di bawah partisipasi yang diusulkan Camat ke Pemerintah Daerah sesuai administrasi.

“Secara fungsional, tugas dan wewenang Kepala Desa (Kades) dan Penjabat (Pj) Kepala Desa itu sama, perbedaannya hanya dalam pemilihan saja,” ucapnya.

Kepala Desa (Kades) dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan penjabat (Pj) seseorang dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) yang ditunjuk pemerintah daerah yang diusulkan Camat setempat, dan akan dievaluasi selama enam bulan sekali.

Kemudian pria politisi Golkar yang kerap dipanggil Bang Ubet itu menjelaskan, bahwa Pj Kades meski punya hak dan wewenang di Desa tidak bisa menerima silpa tetap Desa, karena sudah ada gaji tersendiri.

Berita Menarik Lainnya:  Wabup Irwan Buka Puasa Bersama Nikmati Mamin Khas UMKM

Hal senada dikatakan oleh Ach. Muafi FM SH, selaku Ketua Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari) Sampang, sesuai definitif Pj Kepala Desa, pasal 1 ayat 11 Permendagri nomor 112 tahun 2014 penjabat ( Pj) Kades itu, seseorang yang diangkat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas Kepala Desa (Kades) sampai kurun waktu yang tertentu.

Anggota LPBHNU Sampang foto bersama kedua Narasumber di Studio Salsabila FM
Anggota LPBHNU Sampang foto bersama kedua Narasumber di Studio Salsabila FM

Adapun hak dan kewajiban antara Kepala Desa dan Penjabat (Pj) Kades secara fungsional sama, mulai dari Pembangunan Desa, Pemberdayaan Desa, dan Pembinaan Desa.

Salah satunya hak dan kewajiban pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, asalkan sesuai undang-undang yang di atur permendagri Nomor 83 tahun 2015.

Di akhir acara, kedua narasumber berpesan kepada semua Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades), berharap meninggalkan legasi yang baik, dan meningkatkan pelayanan di desa.

Berita Menarik Lainnya:  Viral, Pernikahan Bule Australia dengan Pria Sukodono Jadi Tontonan Warga

“Jaga harmoni, agar bisa menjalankan pemerintahan di desa dengan baik,” pungkasnya.

Pos terkait