Lantik Enam Pejabat Fungsional, Pemkab Bondowoso Siap Penuhi Pejabat LPSE

Berita Utama Politik Pemerintahan
Silahkan Share ke :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Beritabangsa.com, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso melantik enam pejabat funsional pengelola barang dan jasa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), di Aula Sabha Bina l, Senin (5/4/2021).

Pj Sekerataris Daerah Bondowoso, Soekaryo, mengatakan, pelantikan tersebut sesuai denga intruksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar pengelola barang dan jasa itu harus pejabat fungsional.

“Di LPSE itu harus pejabat fungsional, tidak boleh dijabat oleh non fungsional. Disana dibutuhkan sekitar 30 orang, tetapi ini baru ada enam,”ujarnya.

Menurut Soekaryo, untuk memenuhi kekurangan yang dibilang masih cukup banyak tersebut, pihaknya akan terus melakukan pelatihan pada pejabat non fungsional yang kemudian menjadi pejabat fungsional.

Berita Menarik Lainnya:  Polres Bondowoso Dalami Pernyataan Sekda Dalam Sebuah Video

“Karena masih terbatasnya keahlian, kita siapkan dulu secara bertahap untuk memenuhinya,”ungkapnya.

M3m3nuhinya secara bertahap, agar suapa lpse tehadap lelang dan barang” yang harus dibeli melalui lpse kita penuhi secara bertahap.

Selain itu, Soekaryo berharap, pejabat yang baru dilantik tersebut harus mempunyai integritass, karena pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik jika pejabatnya banyak melakukan kecurangan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Jangan sampek membawa jago-jago penyedia yang dimenangkan tanpa prosedur yang benar,”harapnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bondowoso, Moh. Munir mengatakan, pejabat fungsional tersebut diangkat melalui proses inpassing sesuai dengan Perpres Nomor 53 Nomor 2017.

Berita Menarik Lainnya:  Viral, Warga Desa Kembang Tak Pernah Dapat Bantuan Pemerintah, PWI Bondowoso Beri Bantuan

“Karena seluruh pengadaan barang dan jasa kedepannya harus dilakukan oleh pejabat fungsional yang kemudian ditempatkan pokja di unit kerja barang dan jasa,”jelasnya.

Mulai saat ini, keenam pejabat fungsional tersebut bisa difungsikan dalam pengadaan barang dan jasa. Diperkirakan pada tahun 2023, semua pengadaan harus ditangani oleh pejabat fungsional dan berlaku secara nasional.

Reporter : Muslim
Publisher : Ali Wafa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *