Perda Nomor 3 Tahun 2012 Jadi ‘Basi’ Jika Perda Nomor 5 Tahun 2020 Berlaku

Berita Utama Peraturan dan UU
Silahkan Share ke :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Beritabangsa.com, Bondowoso – Peraturan daerah (Perda) lama Nomor 03 Tahun 2012, serta turunannya Perbup Nomor 39 Tahun 2013 tidak berlaku jika Perda Nomor 5 Tahun 2020 telah berlaku.

Perda Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan tersebut sudah disahkan DPRD Bondowoso dan Pemkab setempat dan telah diundangkan.

Ketua DRD Bondowoso, Imam Tahir yang senada dengan Ketua Fraksi PPP, Imam Khalid Andiwijaya meminta bahwa penegakan tentang pasar modern menggunakan Perbup lama, karena Perbup yang menjadi turunan Perda Nomor 5 Tahun 2020 belum dibuat.

Namun Alih-alih menjawab persoalan Perda No 5 Tahun 2020 yang disinyalir melenceng dari Naskah Akademik (NA), DPRD dan DRD justru ingin menertibkan toko swalayan menggunakan Perda yang sudah ‘basi’ yakni Perda Nomor 03 Tahun 2012.

Berita Menarik Lainnya:  Daftar 10 Proyek di Bondowoso Dengan Harga Dibawah 80 Persen

Terkait hal itu, dosen Hukum Acara, Fakultas Syariah IAIN Jember, Achmad Hasan Basri mengatakan, dalam ilmu perundang-undangan, ada asas yang menyatakan, bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama.

“Lex posterior derogat legi priori, dengan catatan tingkatan dan materi muatannya sama. Contoh seperti perda tadi. Maka perda lama dianulir oleh perda yang baru,” katanya saat dikonfirmasi.

Dengan demikian kata dia, jika perdanya sudah diganti dengan yang baru. Maka perbup lama sebagai turunan perda juga kehilangan objeknya.

“Maka dibutuhkan perbup baru sebagai pengganti untuk mempermudah perda tadi. Misalkan perbupnya mengatur tentang teknisnya,” imbuhnya.

Sejatinya, lanjut dia, turunan peraturan, dalam hal ini Perbup, itu untuk mempermudah aturan di atasnya. Misalnya sebagai pelaksana teknis. Namun demikian, perda sudah berlaku meski perbupnya belum ada.

Berita Menarik Lainnya:  Sekda Apresiasi Pengukuhan Pengurus BKMM-DMI kecamatan se Bondowoso

“Tetapi tidak adanya perbup, suatu perda tetap berlaku dan bisa diterapkan. Berlakunya perda tidak ditentukan dari sudah atau belum diterbitkannya peraturan pelaksana di bawahnya (Perbup),” terang pria yang akrab disapa Hasan tersebut, Senin (15/3/2021).

Sementara di perda nomor 5 Tahun 2020, Pasal 60 menyebutkan, pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso tahun 2012  Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diberitakan sebelumnya, Perda nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan banyak mendapatkan kritik. Diantaranya karena jarak antar toko modern berjejaring dengan pasar tradisional hanya 50 meter. Padahal sebelumnya berjarak 1.000 meter. Selain itu, perda baru tentang toko modern di Bondowoso itu juga melenceng jauh dari naskah akademik.

Berita Menarik Lainnya:  Jaga Fisik di Tengah Pandemi, Feni Pemain Persebaya Putri Asal Bondowoso Berlatih Di Kampung Halaman

Reporter : Muslim
Publisher : Ali Wafa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *