MA Gugat ke MK, Begini Komentar Pakar HTN Dr. Hufron, SH., MH

Berita Utama Opini
Silahkan Share ke :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Beritabangsa.com, Surabaya

“Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 1419/PL.02.6-KPT/3578/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020, diperoleh suara sah sebanyak 994.765 dengan rincian Pasangan Calon Nomor Urut 1, Eri Cahyadi, S.T., M.T. dan Ir. Armudji sebanyak 567.331 suara dan Pasangan Calon Urut 2, Drs. Machfud Arifin, S.H. dan Mujiaman sebanyak 427.434 suara”

Bagaimana pendapat Pak Dr Hufron terkait pelaksanaan Pilwali Surabaya?

Pertama, menurut saya pelaksanaan pilwali Surabaya 9 Desember 2020 secara umum, lancar, sukses, berlangsung aman dan tertib, serta saya nilai juga telah menerapkan protokol kesehatan Covid 19 secara memadai.

Kedua, dalam proses pilwali Surabaya 2020 menurut saya terdapat tiga titik rawan yang dapat menimbulkan konflik atau riak-riak kecil di masyarakat ; tahapan pertama, yaitu pemungutan suara (coblosan), tahapan kedua, penetapan rekapitulasi perolehan suara di KPU dan tahapan ketiga, hasil persidangan Pilkada di MK. Tahapan rawan yang pertama telah lewat, tahapan rawan yang kedua penetapan rekapitasi perolehan suara baru diputuskan kemarin (17/12/2020). Berarti tahap kedua sudah lewat, tinggal tahapan yang ketiga, yaitu hasil persidangan pilkada di MK. Itupun jika salah satu pasangan calon keberatan terhadap hasil penetapan KPU Surabaya dan mengajukan permohonan perselisihan ke MK. Persidangan di MK berlangsung 45 hari sejak permohonan diterima dan teregister di daftar perkara.

Dari Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor : 1419/PL.02.6-KPT/3578/KPU-Kot/XII/2020, kabarnya Paslon No. urut 2, akan mengajukan permohonan hasil pilkada ke MK. Bagaimana menurut pendapat Anda?

Keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Surabaya mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Tahun 2020 adalah merupakan hak pasangan Calon yang dijamin oleh Undang Undang. Bahkan telah disiapkan mekanismenya, yaitu melalui permohonan perselisihan hasil pilkada ke MK.

Berita Menarik Lainnya:  Peringati HUT PWI 75, Bupati Salwa Bersama PWI Bondowoso Berbagi Ditengah Pandemi

UU No. 8 tahun 2015, mengatur pembatasan ambang batas bagi pasangan calon untuk dapat mengajukan sengketa pilkada ke MK, apa betul?

Betul, jika sebelum lahirnya UU No. 8 tahun 2015, tidak terdapat ketentuan mengenai pembatasan ambang batas bagi pasangan calon untuk dapat mengajukan sengketa pilkada ke MK. Semua pasangan calon yang tidak menerima hasil penetapan calon terpilih oleh KPU dapat mengajukan sengketa ke MK. Saat ini pasca diundangkan UU 8 Tahun 2015 tidak semua pasangan calon dapat mengajukan sengketa hasil pilkada ke MK. Dalam Pasal 158 ditentukan : “ …….dalam hal jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

Jumlah penduduk kota Surabaya per Januari 2019 sebanyak  3,095,026 jiwa , lebih dari 1 juta jiwa, maka pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Surabaya. Adapun 0,5% dari 994.765 suara adalah 4.973 suara. Sehingga paslon yang mempunyai selisih suara paling banyak 4.973 suara dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada kepada MK.

Bagaimana pak dengan selisih suara paslon No. urut 1 dan No. urut 2 sebanyak 139.897 suara (14,06 %), apakah secara hukum tetap bisa mengajukan permohonan ke MK?

Menurut Peraturan MK No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, suatu permohonan yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas dinyatakan tidak dapat diterima.

Berita Menarik Lainnya:  Polres Bangkalan Ungkap 14 Kasus Narkoba 1 Tersangka Paling Menonjol

Tetapi saya berpandangan bahwa pengaturan mengenai ambang batas atau prosentase dapat diajukan sengketa pilkada ke MK, telah menggeser khittah MK dari mewujudkan keadilan substantif (substantive justice) menjadi mengukuhkan keadilan prosedural (procedural justice).

Bila dikaji selama ini berdasarkan putusan MK dalam kasus perselisihan hasil pilkada, MK bukan hanya menekankan semata pada perselisihan hasil, tetapi juga menilai proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Apabila pelaksanaan pilkada tersebut menciderai asas-asas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, pemilu yang berintegritas dan bermartabat atau terdapat money politic yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), MK tidak jarang dalam putusannya melakukan terobosan hukum (rule breaking) untuk menjaga dan menyelamatkan kualitas demokrasi, dengan memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang.

Menurut pendapat saya, pengaturan mengenai ambang batas atau prosentase dapat diajukan sengketa pilkada ke MK rawan diajukan judicial review oleh pasangan yang dirugikan oleh ketentuan tersebut. Karena secara filosofis ketentuan tersebut telah mengebiri hak konstitusional warga negara, yaitu hak untuk memilih dan dipilih secara demokratis berdasarkan asas pemilu luber jurdil sebagaimana dilindungi UUD 1945.

Menurut Anda, bagaimana kemungkinan berhasil tidaknya permohonan ke MK tersebut?

Sangat tergantung tim kuasa hukum paslon No. urut 2 untuk menyiapkan bukti yang kuat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi terkait pelanggaran money politic yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang terjadi di berbagai wilayah kecamatan yang ada di kota Surabaya. Ada kemungkinan permohonan tersebut dikabulkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Akan tetapi, jika pelanggaran yang terjadi dalam skala kecil, bersifat sporadis dan tidak bersifat TSM, serta tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil suara. Tentu permohonan perselisihan yang diajukan ke MK peluang menangnya adalah tipis.

Berita Menarik Lainnya:  Jadi Kapolri, Komjen Listyo Bakal Wajibkan Anggota Polri Mengaji Kitab Kuning

Saya juga mengapresiasi konferensi pers di Posko Pemenangan di Jl Basuki Rahmat, pada Kamis (17/12/2020). Pak MA (Machfud Arifin) mengatakan kalau perjuangan belum selesai. Langkah hukum ke MK tidak sekadar menang atau kalah dalam pilkada Surabaya. Tapi, dia ingin perjuangan ke MK sebagai legacy atau warisan untuk menjadikan demokrasi yang lebih baik ke depannya.

Apa ukuran kesuksesan pilkada serentak nasional 2020 menurut Anda?

Menurut saya harus dikembalikan pada proses pelaksanaan dan hasil pilkada yang dikehendaki UU 8 Tahun 2015. Proses yang dikehendaki dari pilkada berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas luber jurdil). Adalah pilkada yang bebas dari intimidasi siapapun, sangat terjaga kerahasiaan pilihan yang diambil, dan tanpa dikotori oleh money politic dari pasangan calon, tidak ada manipulasi suara oleh penyelenggara pemilu, tidak ada manipulasi persyaratan Calon, dan tidak terjadi politasasi birokrasi.

Menurut saya bukan pilkadanya yang penting, karena pilkada hanya sarana atau instrumen, yang penting adalah dipilihnya kepala daerah, sebagai pemimpin daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk senantiasa meningkatkan Indeks Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan peningkatan daya beli masyarakat melalui Produk Domestik Regional Bruto yang bermuara kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *