Catatan Netfid Jatim Menjelang Pendaftaran Calon Pilkada 2020

Berita Utama Opini
Silahkan Share ke :
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pelaksanaan Pilkada 2020 akan memasuki tahap pendaftaran pada tanggal 4 sampai 6 September, sesuai PKPU Nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup, Wali Kota dan Wawali Kota tahun 2020. Sedangkan PKPU Nomor 6 tahun 2020 Pasal 5 Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pilkada serentak akan di laksanakan di 270 Daerah termasuk di Jawa Timur di 19 Kab/Kota, ada beberapa catatan menjelang pendaftaran yang menjadi atensi Netfid Jatim di antaranya penerapan protokol kesehatan pada waktu pendaftaran, karena berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya pasangan calon beserta partai politik akan mengerahkan massa dengan jumlah yang besar, hal ini jika tidak di lakukan persiapan yang matang maka bukan tidak mungkin mereka akan abai terhadap protokol kesehatan sehingga akan menjadi klater baru penyebaran covid 19. Berdasarkan hal tersebut netfid Jatim menghimbau agar KPU Kabupaten/Kota harus mempersiapkan dengan baik serta melakukan simulasi dan berkoordinasi dengan kepolisian serta gugus tugas covid 19 setempat.

Berita Menarik Lainnya:  Diduga Pemerasan, Polisi Amankan Dua Oknum LSM Di Sampang

Selanjutnya KPU Kabupaten/kota bisa melakukan siaran pendaftaran secara live di media sosial agar para pendukung pasangan calon dan masyarakat bisa mengikuti secara daring dari rumah, posko pemenangan pasangan calon/kantor partai politik.

Sementara menjelang pendaftaran calon Pilkada 2020, Netfid Jatim menyoroti adanya ASN yang akan mendaftar, karena berdasarkan data KASN Per 19 Agustus 2020 ada 490 ASN dilaporkan, 372 ASN yang melanggar, sedangkan kategori pelanggaran yang paling tinggi adalah ASN melakukan pendekatan kepada parpol terkait pencalonan dirinya sebagai bakalcalon kepala daerah. Di Jawa Timur yang kemungkinan besar di ikuti para ASN diantaranya Surabaya, Sumenep, Lamongan, Tuban, Kab Malang dan kemungkinan akan bertambah di daerah lain. Memang secara aturan di UU Pilkada Pasal 7 Ayat (2) huruf t menyebutkan, calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, calon Bupati dan calon wakil Bupati, serta calon Wali kota dan calon wakil Wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai TNI, Kepolisian, dan PNS atau kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Berita Menarik Lainnya:  DPD PJI Jatim, Audensi Di Kantor Gubernur Jawa Timur

Penetapan pasangan calon akan dilaksanakan pada tanggal 23 September akan tetapi untuk menjaga penyalahgunaan wewenang / Abuse of Power) maka sebaiknya mengajukan pengunduran diri lebih awal, supaya program atau kegiatan kedinasan terhindar dari kepentingan pribadi.

Terakhir yang menjadi perhatian Netfid Jatim adalah adanya sejumlah petahana yang kembali mencalonkan diri, karena berdasarkan hasil survei KPK bahwa ASN memberikan atau memobilisasi pendanaan, khususnya kepada petahana, hal dilakukan agar ada timbal balik terkait dengan promosi jabatan. Pada perhelatan pilkada di jatim ada petahana yang berpotensi akan kembali maju diantaranya di Kab Malang, Kab Mojokerto Ponorogo, Jember, Gresik , Lamongan, Kota Pasuruan, Ngawi, Blitar, dan bisa saja bertambah di daerah lain.

Dengan adanya calon petahana, maka kemungkinan tingkat kerawanan akan besar mulai dari mobilisasi ASN, Program bansos, hingga penggunaan fasilitas pemerintah dan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest), walaupun ada waktu cuti bagi petahana yang sudah di atur melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI nomor 394/PL.O2.2-Kpt/06/KPU/VIII/202O. Maka bagi para petahana yang kembali maju, Netfid Jatim menghimbau agar tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pribadi, serta tidak melakukan loby-loby terhadap para ASN terkait dengan pendanaan.

Berita Menarik Lainnya:  Bupati Salwa Minta Dukungan Pengembangan Ijen Geopark Saat Bertemu Menteri PPN

Terakhir Netfid Jatim mendorong hasil verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon agar KPU Kabupaten/Kota transparan untuk memberikan akses kepada masyarakat, sesuai PKPU no 5 tahun 2020 pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat, dengan demikian.

*)Anwari – Ketua Network For Indonesian Democratic Society Jawa Timur

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi beritabangsa.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *